Beijing (ANTARA) - Pemerintah China memberikan ucapan selamat kepada Paetongtarn Shinawatra yang terpilih sebagai Perdana Menteri ke-31 Thailand.
“China mengucapkan selamat kepada Paetongtarn Shinawatra atas terpilihnya ia sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand. Kami yakin rakyat Thailand dapat membuat pencapaian baru dan lebih besar dalam pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional Thailand,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam laman kementerian yang diakses di Beijing, pada Jumat.
Paetongtarn (37) memperoleh lebih dari 247 suara yang dibutuhkan di majelis rendah Parlemen, yang terdiri dari 493 anggota parlemen.
Paetongtarn, putri mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, kini menjadi pemimpin termuda dari ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.
“China dan Thailand adalah satu keluarga. Kedua negara adalah tetangga dekat dan bersahabat, dan akan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik tahun depan sebagai suatu peristiwa yang akan membawa peluang bersejarah baru bagi pertumbuhan hubungan bilateral,” tambah Juru Bicara.
Pemerintah China disebut siap bekerja sama dengan Thailand untuk meneruskan persahabatan tradisional, meningkatkan komunikasi strategis, memperdalam kerja sama praktis dan menghasilkan kemajuan lebih lanjut dalam membangun komunitas China-Thailand dengan masa depan bersama.
Terpilihnya Paetongtarn sebagai PM Thailand menyusul pemberhentian Srettha Thavisin oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (14/8) karena melanggar etik dengan mengangkat seorang pengacara mantan residivis, sebagai menteri pada Mei tahun ini.
Lahir di Bangkok pada 21 Agustus 1986, Paetongtarn adalah putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Dipanggil dengan nama panggilan Ung Ing di kalangan masyarakat Thailand, ia adalah anggota ketiga dari keluarga Shinawatra yang berpengaruh yang menjabat sebagai perdana menteri Thailand.
Sebagai yang termuda di antara saudara-saudaranya, ia adalah keponakan dari Yingluck Shinawatra, yang menjadi perdana menteri antara tahun 2011 dan 2014, sebelum ia diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand dan kini masih dalam pengasingan.
Mereka adalah dua perempuan pertama yang pernah memegang posisi tertinggi di Thailand. Paetongtarn mengenyam pendidikan awal di Saint Joseph Convent dan Mater Dei School sebelum meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik, Sosiologi, dan Antropologi dari Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn pada tahun 2008. Ia kemudian meraih gelar MSc dalam Manajemen Hotel Internasional dari University of Surrey, Inggris.
Baca juga: Paetongtarn Shinawatra, perdana menteri termuda Thailand
Baca juga: Pemerintah China-Thailand sepakati bebas visa
Selama pemilihan umum tahun lalu, Paetongtarn diajukan sebagai kandidat perdana menteri dari partai, kemudian diangkat sebagai wakil ketua Komite Strategi Soft Power Nasional dan akhirnya menjadi pemimpin partai pada bulan Oktober tahun lalu.
Sebagai seorang politikus dengan pemikiran sosial liberal, Paetongtarn telah menyatakan dukungannya untuk menulis ulang konstitusi negara di negara dengan mayoritas beragama Buddha itu dan menghapus wajib militer tapi, mendukung langkah-langkah pengendalian narkoba dan kejahatan yang lebih ketat.
“China mengucapkan selamat kepada Paetongtarn Shinawatra atas terpilihnya ia sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand. Kami yakin rakyat Thailand dapat membuat pencapaian baru dan lebih besar dalam pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional Thailand,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam laman kementerian yang diakses di Beijing, pada Jumat.
Paetongtarn (37) memperoleh lebih dari 247 suara yang dibutuhkan di majelis rendah Parlemen, yang terdiri dari 493 anggota parlemen.
Paetongtarn, putri mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, kini menjadi pemimpin termuda dari ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.
“China dan Thailand adalah satu keluarga. Kedua negara adalah tetangga dekat dan bersahabat, dan akan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik tahun depan sebagai suatu peristiwa yang akan membawa peluang bersejarah baru bagi pertumbuhan hubungan bilateral,” tambah Juru Bicara.
Pemerintah China disebut siap bekerja sama dengan Thailand untuk meneruskan persahabatan tradisional, meningkatkan komunikasi strategis, memperdalam kerja sama praktis dan menghasilkan kemajuan lebih lanjut dalam membangun komunitas China-Thailand dengan masa depan bersama.
Terpilihnya Paetongtarn sebagai PM Thailand menyusul pemberhentian Srettha Thavisin oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (14/8) karena melanggar etik dengan mengangkat seorang pengacara mantan residivis, sebagai menteri pada Mei tahun ini.
Lahir di Bangkok pada 21 Agustus 1986, Paetongtarn adalah putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Dipanggil dengan nama panggilan Ung Ing di kalangan masyarakat Thailand, ia adalah anggota ketiga dari keluarga Shinawatra yang berpengaruh yang menjabat sebagai perdana menteri Thailand.
Sebagai yang termuda di antara saudara-saudaranya, ia adalah keponakan dari Yingluck Shinawatra, yang menjadi perdana menteri antara tahun 2011 dan 2014, sebelum ia diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand dan kini masih dalam pengasingan.
Mereka adalah dua perempuan pertama yang pernah memegang posisi tertinggi di Thailand. Paetongtarn mengenyam pendidikan awal di Saint Joseph Convent dan Mater Dei School sebelum meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik, Sosiologi, dan Antropologi dari Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn pada tahun 2008. Ia kemudian meraih gelar MSc dalam Manajemen Hotel Internasional dari University of Surrey, Inggris.
Baca juga: Paetongtarn Shinawatra, perdana menteri termuda Thailand
Baca juga: Pemerintah China-Thailand sepakati bebas visa
Selama pemilihan umum tahun lalu, Paetongtarn diajukan sebagai kandidat perdana menteri dari partai, kemudian diangkat sebagai wakil ketua Komite Strategi Soft Power Nasional dan akhirnya menjadi pemimpin partai pada bulan Oktober tahun lalu.
Sebagai seorang politikus dengan pemikiran sosial liberal, Paetongtarn telah menyatakan dukungannya untuk menulis ulang konstitusi negara di negara dengan mayoritas beragama Buddha itu dan menghapus wajib militer tapi, mendukung langkah-langkah pengendalian narkoba dan kejahatan yang lebih ketat.