Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengemukakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan pendidikan politik selama masa Pilkada Serentak 2024.
"Kita tingkatkan pendidikan politik untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat agar terwujud, bisa mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman damai kondusif dan berkualitas," kata Hadi saat berpidato membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Hadi, pendidikan politik diperlukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, masyarakat enggan menjadi golput dan demokrasi pun berjalan dengan sehat.
Tidak hanya itu, pendidikan politik juga dapat memperkuat pengetahuan masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks yang beredar di media massa ataupun sosial.
Dengan pendidikan politik, lanjut Hadi, masyarakat bisa membantu penyelenggara pemilu dalam mengawasi peserta pilkada agar tetap mengikuti peraturan dalam proses penetapan hingga kampanye.
Menurut Hadi, pendidikan politik itu bisa dilakukan oleh seluruh pihak dari mulai TNI, Polri, Bawaslu hingga KPU. Kalangan intelektual juga dapat berkontribusi mencerdaskan masyarakat dengan pendidikan politik. Tidak hanya itu, media massa juga dinilai Hadi memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.
Baca juga: Mewujudkan suasana damai pada Pilkada 2024 di NTB
Baca juga: ASN di Mataram diingatkan tidak "cawe-cawe" dalam Pilkada 2024
"Media dan pers benar benar bisa memastikan pemberitaan pilkada 2024 dengan memberikan informasi akurat, berimbang dan terhindar dari berita hoaks,"
Dengan upaya tersebut, Hadi yakin Pilkada Serentak 2024 akan berjalan dengan aman dan jauh dari potensi konflik.
"Kita tingkatkan pendidikan politik untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat agar terwujud, bisa mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman damai kondusif dan berkualitas," kata Hadi saat berpidato membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Hadi, pendidikan politik diperlukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, masyarakat enggan menjadi golput dan demokrasi pun berjalan dengan sehat.
Tidak hanya itu, pendidikan politik juga dapat memperkuat pengetahuan masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks yang beredar di media massa ataupun sosial.
Dengan pendidikan politik, lanjut Hadi, masyarakat bisa membantu penyelenggara pemilu dalam mengawasi peserta pilkada agar tetap mengikuti peraturan dalam proses penetapan hingga kampanye.
Menurut Hadi, pendidikan politik itu bisa dilakukan oleh seluruh pihak dari mulai TNI, Polri, Bawaslu hingga KPU. Kalangan intelektual juga dapat berkontribusi mencerdaskan masyarakat dengan pendidikan politik. Tidak hanya itu, media massa juga dinilai Hadi memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.
Baca juga: Mewujudkan suasana damai pada Pilkada 2024 di NTB
Baca juga: ASN di Mataram diingatkan tidak "cawe-cawe" dalam Pilkada 2024
"Media dan pers benar benar bisa memastikan pemberitaan pilkada 2024 dengan memberikan informasi akurat, berimbang dan terhindar dari berita hoaks,"
Dengan upaya tersebut, Hadi yakin Pilkada Serentak 2024 akan berjalan dengan aman dan jauh dari potensi konflik.