Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyuarakan percepatan penyelesaian ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk integrasi ekonomi kawasan, saat menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA),
Diketahui, DEFA merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.
"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50 persen penyelesaian perundingan di tahun 2024,“ ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang masih memerlukan kerja keras, mengingat saat ini baru 14 persen yang dapat diselesaikan dari target sebesar 50 persen pada akhir tahun 2024.
Terdapat dua arahan yang disampaikan oleh Airlangga dalam mendorong percepatan perundingan DEFA, yakni implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 yang diyakini akan memberikan kemudahan dalam proses negosiasi, serta perlu adanya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Bali Work Plan helping reduceterror threat in ASEAN: BNPT
"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Airlangga.
Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.
Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.
Baca juga: BNPT RI sebut "Bali Work Plan" turunkan ancaman terorisme
“Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan,” ujar Airlangga.
Diketahui, DEFA merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.
"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50 persen penyelesaian perundingan di tahun 2024,“ ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang masih memerlukan kerja keras, mengingat saat ini baru 14 persen yang dapat diselesaikan dari target sebesar 50 persen pada akhir tahun 2024.
Terdapat dua arahan yang disampaikan oleh Airlangga dalam mendorong percepatan perundingan DEFA, yakni implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 yang diyakini akan memberikan kemudahan dalam proses negosiasi, serta perlu adanya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Bali Work Plan helping reduceterror threat in ASEAN: BNPT
"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Airlangga.
Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.
Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.
Baca juga: BNPT RI sebut "Bali Work Plan" turunkan ancaman terorisme
“Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan,” ujar Airlangga.