Jakarta (ANTARA) - Sri Mulyani Indrawati resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan itu menandai eksistensinya sebagai Menteri Keuangan RI di tiga periode pemerintahan berturut-turut, mulai dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga kini Prabowo Subianto.
Kepercayaan yang berlanjut terhadap Sri Mulyani tak mengherankan bila melihat rekam jejaknya dalam bidang ekonomi. Perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, ini konsisten menempuh perjalanan di bidang ekonomi sejak masuk ke jenjang perkuliahan tingkat sarjana.
Baca juga: Presiden Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil di Kemenkeu
Riwayat pendidikan
Usai menamatkan sekolah di SMA Negeri 3 Semarang, Sri Mulyani melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (UI). Dia tercatat sebagai lulusan Sarjana Ekonomi fakultas ini pada 1986.
Empat tahun berselang, Sri Mulyani meraih gelar Master of Science (M.Sc) di bidang Ekonomi Kebijakan dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat.
Dia melanjutkan pendidikannya pada kampus yang sama untuk mendapatkan gelar Doktor (PhD), yang ia raih pada 1992.
Baca juga: Buku Menkeu Sri Mulyani sinyal lanjut jadi menteri
Perjalanan karier
Sri Mulyani, yang juga akrab disapa Ani, memulai kariernya di lingkup akademik sebagai pengajar dan peneliti. Dia menjadi asisten pengajar Fakultas Ekonomi UI (1985-1986) dan asisten profesor di University of Illinois Urbana-Champaign (1990-1992).
Ia pun aktif menjadi pengamat ekonomi sambil menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI sejak 1998.
Sementara kariernya di pemerintahan dimulai ketika ia menjadi Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 1994-1995.
Lalu pada 1998, ia bergabung menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI.
Namun, sebelum mendapatkan penugasan menteri di Indonesia, Sri Mulyani sempat terpilih menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara pada 2002.
Baru dua tahun setelahnya, tepatnya pada 21 Oktober 2004, dia diberikan amanat di Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Berselang satu tahun kemudian, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar karena perombakan kabinet oleh SBY. Ia bertahan dengan jabatan ini hingga Mei 2010.
Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan di era SBY, Sri Mulyani mencetak banyak prestasi. Reformasi Kementerian Keuangan, menurunkan biaya pinjaman, hingga pengelolaan utang yang dilakukannya mengantarkan dia menjadi penerima anugerah Menteri Keuangan terbaik pada 2006, di mana salah satunya diberikan oleh Euromoney dan yang lainnya diberikan oleh Emerging Markets Forum untuk lingkup Asia.
Baca juga: Tangis Menkeu Sri Mulyani pecah saat berpamitan dengan Banggar DPR
Ia juga terpilih menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Kapasitasnya itu memancing amanat baru dari SBY untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian lantaran Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Menteri Keuangan pemerintahan SBY, Sri Mulyani berkarier di tingkat internasional lantaran diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dia adalah orang Indonesia pertama yang memegang posisi ini.
Akan tetapi, pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Sama ketika ia menjabat pada era SBY, Sri Mulyani juga mengantongi banyak penghargaan pada masa Jokowi. Di antara penghargaan yang ia terima yaitu “Best Minister in the World" pada Februari 2018 di Dubai dan "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific" dari Global Markets pada Oktober 2018.
Ia juga dinobatkan tiga kali berturut-turut (2017-2019) sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik oleh majalah FinanceAsia.
Pada Agustus 2019, Sri Mulyani terpilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023 dan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Pada masa jabatannya kali ini, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik atas penanganan pandemi COVID-19 oleh Global Markets.
Kemampuan Sri Mulyani mengelola anggaran negara ketika pandemi juga tercermin pada akselerasi konsolidasi fiskal, di mana defisit APBN berhasil ditekan kembali ke bawah 3 persen dalam kurun waktu dua tahun setelah sempat menyentuh 6 persen pada tahun pertama pandemi.
Selanjutnya, ia terpilih sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action dan menerima penghargaan Distinguished Leadership and Service Award pada 2021.
Lalu pada akhir tahun kemarin, ia dianugerahi gelar kehormatan Honoris Causa dari Australian National University karena kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
Mengingat rekam jejaknya, Sri Mulyani mendapatkan kepercayaan yang memadai dari dunia internasional. Hal ini tercermin dari apresiasi rupiah pada pekan lalu usai munculnya isu bergabungnya Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo.
Kehadiran Sri Mulyani dalam kabinet lima tahun ke depan diharapkan dapat menjaga kestabilan fiskal Indonesia.