Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan faktor kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kepada Badan Anggaran DPR RI.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2028-2029 dibutuhkan key drivers,” kata Airlangga saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin.
Dia merinci faktor kunci tersebut di antaranya menjaga tingkat konsumsi di level 5-6 persen, pertumbuhan investasi di kisaran 10 persen, dan pertumbuhan ekspor di kisaran 9 persen.
Faktor kunci itu perlu didorong melalui sektor kunci, seperti manufaktur (hilirisasi), jasa, pariwisata, konstruksi/perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau (transisi energi).
“Kemenko Perekonomian bersama kementerian/lembaga (K/L) telah menyusun Quick Win, yang akan diprioritaskan pada penguatan industri, sistem logistik, peningkatan ekspor, pengembangan kawasan ekonomi, transformasi ekonomi digital, pengembangan pariwisata, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” jelas dia.
Airlangga pun memaparkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Pemerintah berfokus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tahun depan, target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR sebesar 5,2 persen, inflasi di rentang 2,5±1 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 persen sampai dengan 5,0 persen.
Baca juga: Penurunan harga tiket pesawat untuk pacu pariwisata
Sementara Kemenko Perekonomian secara langsung akan mendukung Prioritas Nasional (PN), yakni mendorong kemandirian bangsa, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, serta pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga yakinkan fundamental ekonomi RI kuat
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengajukan tambahan dana senilai Rp64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru.
Pagu anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 yang telah disetujui DPR sebelumnya sebesar Rp459,76 miliar. Angka itu turun sebesar Rp64,2 miliar atau 12,25 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2024 senilai Rp524,04 miliar.