Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB Sri Muniati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat meluncurkan program penyaluran bantuan pangan 2025 berupa beras untuk 511.381 keluarga miskin di 10 kabupaten/kota.
Peluncuran berlangsung di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak kondisi ekonomi.
“Penyaluran bantuan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan bencana alam, termasuk banjir di Mataram,” kata Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini harus disalurkan secara tepat dan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, melainkan menjadi alat untuk menjaga ketahanan sosial.
Baca juga: Warga NTB diimbau waspadai peredaran beras oplosan
Iqbal mengapresiasi kesiapan Perum Bulog dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program ini. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai jadwal.
“Pemprov bersama Forkopimda dan pemda kabupaten/kota akan mengawal distribusi bantuan ini agar sampai ke penerima yang berhak,” ujarnya.
Pemimpin Wilayah Bulog NTB Sri Muniati mengatakan bahwa penyaluran bantuan telah dimulai di sembilan kabupaten/kota. Bantuan yang dialokasikan untuk bulan Juni dan Juli ini ditargetkan selesai sebelum 31 Juli 2025. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan beras sebanyak 20 kilogram.
Baca juga: Polda NTB tindak peredaran beras oplosan dan minyak kurang takaran
Sri menjelaskan bahwa Bulog baru menerima penugasan resmi pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala Bapanas Nomor 170/Bapanas/7/2025, serta data penerima lengkap pada pertengahan Juli.
“Jumlah penerima di NTB tahun ini menurun menjadi 511.381 KK, dari sebelumnya 643.000 KK pada 2024. Kami harap ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Data penerima berasal dari pemutakhiran oleh Kementerian Sosial melalui DTSEN, yang menjadi dasar resmi penyaluran bantuan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca juga: Pembangunan silo di NTB untuk perkuat ketahanan pangan