Mataram (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melaksanakan diskusi publik atau FGD saat monev program publik service obligation (PSO) yang dikelola LKBN ANTARA biro Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2025.
"Diskusi ini untuk deseminasi program PSO yang telah dan akan dilaksanakan ke depan," kata Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Direktorat KKLK (Kementerian Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) pada Komdigi RI Andi Muslim saat acara diskusi publik bersama mitra dan akademisi di kantor LKBN ANTARA biro NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan konten berita dari LKBN ANTARA memiliki peran strategis di era kemajuan teknologi atau digital. Program berita PSO bertujuan untuk mencerahkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
"ANTARA bisa menjadi pilar dalam menyiapkan ruang komunikasi yang sehat bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan program produk PSO sagat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pengembangan media lokal dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
"Kami ingin media lokal tumbuh sebagai sistem yang kuat dan berimbang," katanya.
Oleh karena itu, melalui diskusi ini diharapkan masukan dan saran dalam keberlanjutan program PSO dan bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan masyarakat.
"Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang sehat kepada masyarakat," katanya.
Kepala LKBN ANTARA Biro NTB Abdul Hakim mengatakan program berita PSO tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kemitraan tersebut diharapkan dapat berlanjut.
"Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan program PSO di wilayah NTB melibatkan media cetak, radio dan elektronik, sehingga kerjasama dan agenda seting yang disampaikan ANTARA pusat dan dari Kementerian Komdigi telah dilaksanakan dengan baik.
"Semoga selanjutnya program ini bisa tetap dilaksanakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Kemkomdigi menyebut program PSO pers penuhi hak mengakses informasi
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB H Yusron Hadi mengatakan produk berita yang dihasilkan media dapat memberikan informasi pelayanan dalam membantu pemerintah mencerdaskan masyarakat.
"Berita itu bertujuan mencerdaskan masyarakat dengan informasi yang sehat," katanya.
Ia mengatakan dalam perkembangan teknologi saat ini banyak media yang bermunculan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam membangun ekosistem yang kuat baik media yang dikelola pemerintah maupun swasta.
"Jangan sampai media itu dikelola oleh satu orang, dia wartawan, redaktur dan pemilik perusahaan," katanya.
Untuk mencapai hal itu, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan klaster media untuk mengukur kemampuan dan kapasitas media tersebut.
"Hal ini bertujuan memberikan motivasi bagi perusahaan media untuk berkembang dan memiliki manajemen yang baik, sehingga sehat secara kapasitas," katanya.
Ia mengatakan berita produk ANTARA tetap membawa informasi yang cerah dan sehat, sehingga dapat memberikan semangat bagi masyarakat untuk tetap maju dalam membangun NTB.
"Berita kritikan itu pemicu dalam meningkatkan pelayanan dan tetap kami terima, tapi harus ada solusi," katanya.