Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengenalkan istilah Greedonomics atau ekonomi yang serakah terhadap praktik usaha yang melanggar hukum (ilegal), di hadapan pemimpin negara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa di awal kepemimpinannya, pemerintah mengungkap kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola BBM hingga menyita 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal.

"Sungguh menakjubkan, Saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka: Greedonomics  (ekonomi keserakahan). Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus," kata Prabowo dalam sambutannya yang disaksikan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia tegas pilih damai dari pada kekacauan

Prabowo pun menyinggung istilah robber barons yang populer digunakan di sejumlah negara pada abad ke-19, namun dinilainya sama dengan greedonomics di hadapan para undangan. Menurut Prabowo, tidak ada iklim investasi diciptakan tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Presiden kembali menegaskan bahwa tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum.

Oleh karenanya, Prabowo bertekad untuk memastikan penegakan hukum di atas kepentingan pribadi, bahkan korporasi sekali pun. Prabowo melanjutkan bahwa pengusaha yang disebutnya rakut ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, bahkan menganggap bisa membeli pejabat pemerintah.

"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.' Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo singgung digitalisasi pendidikan, ada 6 IFP tiap sekolah

Prabowo merinci bahwa selain menyita 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal, pemerintah juga telah menutup 1.000 lokasi tambang ilegal. Saat melakukan kunjungan kerja di Inggris pada Senin (19/1), Prabowo juga melakukan rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan memutuskan untuk mencabut izin terhadap 28 perusahaan dengan total luas lahan 1,01 juta hektare karena membangun perkebunan di hutan lindung.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan menghadapi praktik korupsi secara tegas dan terbuka, dan mengakui bahwa korupsi sebuah penyakit yang diderita Indonesia.

"Seperti halnya seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," kata Prabowo.


Pewarta : Mentari Dwi Gayati/Aria Cindyara
Editor : I Komang Suparta
Copyright © ANTARA 2026