Mataram (ANTARA) - Indonesia, yang bulan ini menjadi Presiden DK-PBB, perlu segera mengagendakan sidang darurat untuk membahas kejadian di Venezuela.
"Apa yang terjadi di Venezuela perlu dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Hal ini, lanjut dia, karena ada kemungkinan peran dari negara lain ataupun unsur yang di dalamnya yang terlibat dalam kudeta gagal di Venezuela.
Ia mengatakan berbagai kepala pemerintahan telah menyuarakan apa yang terjadi di Venezuela.
"Agar tidak menjadi ketegangan baru bagi keamanan internasional, wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi di venezuela," ujar Hikmahanto.
Sebagai anggota terpilih DK PBB, Indonesia memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun ini, setelah jabatan tersebut dipegang oleh Jerman sepanjang April 2019.
Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.
Baca juga: Wapres: Venezuela hadapi upaya kudeta oleh sekelompok tentara
Baca juga: Presiden Turki kutuk upaya kudeta di Venezuela
Baca juga: Brazil dukung upaya Guaido untuk gulingkan Maduro
"Apa yang terjadi di Venezuela perlu dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Hal ini, lanjut dia, karena ada kemungkinan peran dari negara lain ataupun unsur yang di dalamnya yang terlibat dalam kudeta gagal di Venezuela.
Ia mengatakan berbagai kepala pemerintahan telah menyuarakan apa yang terjadi di Venezuela.
"Agar tidak menjadi ketegangan baru bagi keamanan internasional, wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi di venezuela," ujar Hikmahanto.
Sebagai anggota terpilih DK PBB, Indonesia memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun ini, setelah jabatan tersebut dipegang oleh Jerman sepanjang April 2019.
Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.
Baca juga: Wapres: Venezuela hadapi upaya kudeta oleh sekelompok tentara
Baca juga: Presiden Turki kutuk upaya kudeta di Venezuela
Baca juga: Brazil dukung upaya Guaido untuk gulingkan Maduro