Mataram (ANTARA) - Sejumlah berita yang siar pada Senin (20/8) cukup menyita perhatian publik, terutama mengenai kericuhan yang terjadi di Manokwari, Papua, termasuk permintaan maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait hal tersebut.
Berikut ini adalah sejumlah berita bidang politik, hukum, dan keamanan yang siar pada Selasa (20/8), namun masih menarik untuk dibaca pada Rabu (21/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap jaksa di Kejari Yogyakarta bersama tiga orang lainnya diduga terkait suap proyek yang diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).
KPK melakukan OTT terhadap orang tersebut di Yogyakarta, Senin (19/8). Empat orang yang ditangkap itu terdiri dari unsur jaksa, rekanan atau swasta, dan pegawai negeri sipil (PNS).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengharapkan kasus OTT KPK yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Yogyakarta merupakan yang pertama dan terakhir.
Sultan mengatakan akan memberikan sanski bagi ASN yang terbukti terlibat dalam kasus suap tersebut. Sultan juga tidak membantah adanya ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang.
KPK tetapkan tiga tersangka suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.
Tiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat.
Tjahjo mengatakan akan mengusahakan supaya pertemuan tersebut terealisasi pada akhir Agustus 2019.
Berikut ini adalah sejumlah berita bidang politik, hukum, dan keamanan yang siar pada Selasa (20/8), namun masih menarik untuk dibaca pada Rabu (21/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap jaksa di Kejari Yogyakarta bersama tiga orang lainnya diduga terkait suap proyek yang diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).
KPK melakukan OTT terhadap orang tersebut di Yogyakarta, Senin (19/8). Empat orang yang ditangkap itu terdiri dari unsur jaksa, rekanan atau swasta, dan pegawai negeri sipil (PNS).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengharapkan kasus OTT KPK yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Yogyakarta merupakan yang pertama dan terakhir.
Sultan mengatakan akan memberikan sanski bagi ASN yang terbukti terlibat dalam kasus suap tersebut. Sultan juga tidak membantah adanya ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang.
KPK tetapkan tiga tersangka suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.
Tiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat.
Tjahjo mengatakan akan mengusahakan supaya pertemuan tersebut terealisasi pada akhir Agustus 2019.