#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 541 berita.

NU Siap Jadi Garda Terdepan Jaga Keutuhan NKRI

Organisasi sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) siap menjadi garda terdepan untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Menjaga keutuhan ...

DPRD Lombok Utara Soroti Tunggakan Pajak Hotel

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menyoroti nilai tunggakan pajak perhotelan yang mencapai puluhan miliar rupiah pada 2015. ...

Wagub NTB : Penjualan Saham Newmont Disetujui Legislatif

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin menolak jika kesalahan penjualan enam persen saham pemerintah daerah di PT Newmont Nusa Tenggara dialamatkan ke eksekutif, ...

PDIP Gugat Penjualan Saham Daerah di Newmont

Fraksi PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat akan menggugat penjualan enam persen saham PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT Newmont Nusa Tenggara. Wakil Ketua Fraksi PDI ...

MPR serap aspirasi akademisi Unram terkait SPPN

Sebanyak enam orang anggota Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar "focuss group discussion" (FGD) dengan akademisi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam rangka menyerap ...

Pakar Hukum: asesmen pejabat Mataram kurang tepat

Mataram (Antara NTB)- Sejumlah pakar hukum di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menilai kebijakan Penjabat Wali Kota Mataram untuk melakukan asesmen terhadap pejabat yang sedang menjabat kurang ...

Pemuda Lombok Timur Transplantasi Terumbu Karang

Karang Taruna Panti Karya, Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan ...

NTB antisipasi keadaan terburuk terkait Pemilu 2014

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta instansi terkait lainnya, telah mengantisipasi keadaan terburuk pada Pemilu 2014, dengan membentuk tim stabilisasi ...

BALEG DPR: ANGGOTA DPRD AKAN BERSTATUS PEJABAT NEGARA

Jakarta, 26/6 (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah mematangkan naskah akademik revisi Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau ...

OTONOMI DAERAH TIDAK GAGAL, TAPI BELUM OPTIMAL

Pakar ilmu pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid mengatakan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak gagal, melainkan belum mencapai target yang ...