#PEMERINTAH ACEH

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

Posyandu ibarat fondasi dalam konstruksi kesehatan nasional. Di setiap unitnya, layanan kesehatan dasar hadir sebagai tiang penyangga. Pemantauan berkala menjadi instrumen deteksi yang fungsional, ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pengabdian praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam pemulihan pascabencana di Aceh adalah tugas mulia, sekaligus ...

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam NegeriLa Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa batas desa adalah isu penting yang harus segera diselesaikan. Ia mengatakan ...

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus berupaya mempercepat proses formalitas dan memperbaiki pendataan tempat penitipan anak (TPA) sebagai langkah penertiban ...

Psikolog Devi Yanti, M. Psi., Psikolog menganjurkan para orang tua untuk memperhatikan perilaku anak setelah dititipkan di tempat penitipan anak dan segera menindaklanjuti jika mendapati perubahan ...

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) memberikan kiat supaya anak-anak yang dititipkan ditempat penitipan anak ataudaycare mau bercerita mengenai aktivitas yang telah dilakukan di tempat ...

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan implementasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) banjir yang baru diresmikan di Kota Banda Aceh dirancang untuk memperkuat rantai ...

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menekankan pentingnya mempersiapkan strategi yang matang demi kesuksesan pembangunan di Aceh. Hal itu disampaikan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyaksikan penyerahan Surat ...