Kementerian Agama menegaskan bahwa 17 Oktober 2026 menjadi batas waktu wajib halal bagi sejumlah produk strategis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Direktur ...
Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait biaya admin (admin fee) di platform e-commerce sebagai bagian dari upaya melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Deputi Usaha Kecil ...
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) DKI Jakarta sepanjang 2025 mencapai Rp270,9 triliun, atau setara 14,0 persen dari total realisasi investasi nasional. ...
Bupati Dompu Bambang Firdaus, memberikan penjelasan terkait beredarnya surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang viral di media sosial karena ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum Kota (UMK) Mataram 2026, untuk memastikan kepatuhan ...
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membagikan sejumlah kriteria bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperoleh Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2026. Berdasarkan keterangan resmi ...
Istilah in this economyatau yang secara harfiah berarti “dalam kondisi perekonomian saat ini”, setahun belakangan seringdiucapkan oleh generasi muda, khususnya Gen Z dan ...
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan upah minimum kabupaten (UMK) 2026 ditetapkan Rp2.741.256 atau naik Rp141 ribu dari UMK 2025 sebesarRp2.610.281. ...
Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, ...
Sejumlah berita menarik di NusaTenggara Barat pada Rabu (24/12) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.UMK Mataram 2026 ditetapkan sebesar ...