Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap membentuk Tim Respons Insiden Keamanan Komputer atau "Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang memberikan layanan atau respon terkait insiden atau serangan siber di sektor pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi di Mataram, Rabu, mengatakan penanganan urusan keamanan siber di Diskominfotik NTB berada di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bersama Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (PTIK)
"NTB merupakan satu dari 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan pilot project pembentukan CSIRT, karena NTB dinilai telah memenuhi tahapan-tahapan pembentukan CSIRT sesuai arahan
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujarnya.
Ia menjelaskan, keamanan siber tidak hanya pada sistem atau jaringan saja. Tetapi konten informasi juga sangat penting diautentikasi agar aman.
"Kalau kontennya tidak benar maka dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tegas Gde Aryadi.
Karena itu, mantan Sekretaris Diskominfotik NTB ini, mengajak seluruh jajarannya untuk memperhatikan kedua sisi keamanan siber tersebut, baik jaringan maupun isi informasinya.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II BSSN, Agustinus Toad, menyatakan berdasarkan data BSSN, selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber. Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside. Bahkan, serangan siber lebih banyak diarahkan kepada web-web pemerintahan.
"Kecenderungan serangan - serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, pembentukan CISRT itu memiliki standarisasi sehingga BSSN akan proaktif melakukan penilaian dibeberapa lokus untuk mengecek kesiapan provinisi-provinsi yang menjadi pilot project CSIRT.
Menurutnya, tahun 210 BSSN sudah berkunjung ke NTB untuk menilai kesiapan NTB sebagai pilot project, dan NTB dinilai telah siap.
"Saat ini kita mengecek kelengkapannya, seperti validasi dokumen pendaftaran CSIRT, pendataan SDM penyelenggara CSIRT, pengecekan dan kesiapan dokumen dan lain-lain," ucapnya.
Agus menambahkan, masyarakat juga harus sadar akan pentingnya keamanan informasi untuk melindungi diri dari aksi kejahatan didunia maya.
"NTB diharapkan dapat menjadi provinsi yang penduduknya sadar akan kemanan informasi dan NTB mampu untuk meminimalkan serangan - serangan siber," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi di Mataram, Rabu, mengatakan penanganan urusan keamanan siber di Diskominfotik NTB berada di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bersama Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (PTIK)
"NTB merupakan satu dari 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan pilot project pembentukan CSIRT, karena NTB dinilai telah memenuhi tahapan-tahapan pembentukan CSIRT sesuai arahan
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujarnya.
Ia menjelaskan, keamanan siber tidak hanya pada sistem atau jaringan saja. Tetapi konten informasi juga sangat penting diautentikasi agar aman.
"Kalau kontennya tidak benar maka dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tegas Gde Aryadi.
Karena itu, mantan Sekretaris Diskominfotik NTB ini, mengajak seluruh jajarannya untuk memperhatikan kedua sisi keamanan siber tersebut, baik jaringan maupun isi informasinya.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II BSSN, Agustinus Toad, menyatakan berdasarkan data BSSN, selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber. Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside. Bahkan, serangan siber lebih banyak diarahkan kepada web-web pemerintahan.
"Kecenderungan serangan - serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, pembentukan CISRT itu memiliki standarisasi sehingga BSSN akan proaktif melakukan penilaian dibeberapa lokus untuk mengecek kesiapan provinisi-provinsi yang menjadi pilot project CSIRT.
Menurutnya, tahun 210 BSSN sudah berkunjung ke NTB untuk menilai kesiapan NTB sebagai pilot project, dan NTB dinilai telah siap.
"Saat ini kita mengecek kelengkapannya, seperti validasi dokumen pendaftaran CSIRT, pendataan SDM penyelenggara CSIRT, pengecekan dan kesiapan dokumen dan lain-lain," ucapnya.
Agus menambahkan, masyarakat juga harus sadar akan pentingnya keamanan informasi untuk melindungi diri dari aksi kejahatan didunia maya.
"NTB diharapkan dapat menjadi provinsi yang penduduknya sadar akan kemanan informasi dan NTB mampu untuk meminimalkan serangan - serangan siber," katanya.