Mataram (ANTARA) - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin membuka kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (Adeksi) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Pembukaan Munas V Adeksi ditandai dengan pemukulan "gendang beleq" oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin didampingi Ketua Umum Adeksi Ir H Armudji, MH, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH.
Sesaat sebelum membuka secara resmi kegiatan Munas V Adeksi, Wapres memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut yang menunjukkan komitmen kuat dari DPRD kota seluruh Indonesia, sebagai penyelenggara pemerintah di daerah untuk sukseskan dan dukung kebijakan Omnibus law.
"Saya ucapkan selamat kepada Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, yang telah menyelenggarakan Munas V, dengan tema 'respon daerah menyambut omnibus law mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju'," katanya.
Diharapkan kegiatan Munas Adeksi yang dirangkaikan juga dengan seminar nasional bisa menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu strategis terkait Omnibus low.
Baik itu terkait staregi percepatan penataan hukum di Indonesia, strategi pertumbuhan ekonomi UMKM cipta kerja, strategi mendorong investasi, maupun terobosan hukum untuk menjawab tumpang tindih peraturan per Undang-Undangan di Indonesia serta singkroninasi kebijakan dari pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.
"Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia," sebutnya.
Karena itu, pemerintah sedang melakukan upaya penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui omnibus law, yang diharapkan keinginan dan cita-cita membangun Indonesia maju bisa cepat.
"Perlu diketahui, omnibus law tidak akan menghilangkan otonomi daerah," kata Wapres sambil berhadap dalam Munas V ini akan terpilih pimpinan Asosiasi DPRD seluruh Indonesia yang tepat.
Sementara Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dalam sambutan singkatnya mengatakan, kalau pemimpin politik bertemu dan berkumpul untuk membincangkan yang berat-berat seperti omnibus law jangan hidangkan di dalam ruangan.
"Tapi hadirkan pantai, gunung dan tempat-tempat yang indah maka persoalan yang berat itu bisa menjadi mudah. Karena itu, menurut saya omnibus law ini bisa cepat selesai tergantung suasana hati peserta semua," katanya.
Terkait dengan itu, gubernur berharap para peserta Munas Adeksi tidak lama-lama berada di dalam ruangan, karena NTB memiliki banyak objek wisata unggulan. Seperti Mandalika, Gili Trawangan, dan gili-gili yang lain untuk dikunjungi.
Kegiatan Munas V Adeksi di Kota Mataram berlangsung selama tiga hari diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah se-Indonesia.
Untuk rangkaian acara terakhir adalah kegiatan gerak jalan sehat dari Lapangan Sangkareang menuju Islamic Center sekaligus untuk kegiatan penghijauan penanaman 1.000 pohon.
Pembukaan Munas V Adeksi ditandai dengan pemukulan "gendang beleq" oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin didampingi Ketua Umum Adeksi Ir H Armudji, MH, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH.
Sesaat sebelum membuka secara resmi kegiatan Munas V Adeksi, Wapres memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut yang menunjukkan komitmen kuat dari DPRD kota seluruh Indonesia, sebagai penyelenggara pemerintah di daerah untuk sukseskan dan dukung kebijakan Omnibus law.
"Saya ucapkan selamat kepada Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, yang telah menyelenggarakan Munas V, dengan tema 'respon daerah menyambut omnibus law mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju'," katanya.
Diharapkan kegiatan Munas Adeksi yang dirangkaikan juga dengan seminar nasional bisa menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu strategis terkait Omnibus low.
Baik itu terkait staregi percepatan penataan hukum di Indonesia, strategi pertumbuhan ekonomi UMKM cipta kerja, strategi mendorong investasi, maupun terobosan hukum untuk menjawab tumpang tindih peraturan per Undang-Undangan di Indonesia serta singkroninasi kebijakan dari pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.
"Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia," sebutnya.
Karena itu, pemerintah sedang melakukan upaya penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui omnibus law, yang diharapkan keinginan dan cita-cita membangun Indonesia maju bisa cepat.
"Perlu diketahui, omnibus law tidak akan menghilangkan otonomi daerah," kata Wapres sambil berhadap dalam Munas V ini akan terpilih pimpinan Asosiasi DPRD seluruh Indonesia yang tepat.
Sementara Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dalam sambutan singkatnya mengatakan, kalau pemimpin politik bertemu dan berkumpul untuk membincangkan yang berat-berat seperti omnibus law jangan hidangkan di dalam ruangan.
"Tapi hadirkan pantai, gunung dan tempat-tempat yang indah maka persoalan yang berat itu bisa menjadi mudah. Karena itu, menurut saya omnibus law ini bisa cepat selesai tergantung suasana hati peserta semua," katanya.
Terkait dengan itu, gubernur berharap para peserta Munas Adeksi tidak lama-lama berada di dalam ruangan, karena NTB memiliki banyak objek wisata unggulan. Seperti Mandalika, Gili Trawangan, dan gili-gili yang lain untuk dikunjungi.
Kegiatan Munas V Adeksi di Kota Mataram berlangsung selama tiga hari diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah se-Indonesia.
Untuk rangkaian acara terakhir adalah kegiatan gerak jalan sehat dari Lapangan Sangkareang menuju Islamic Center sekaligus untuk kegiatan penghijauan penanaman 1.000 pohon.