Jakarta (ANTARA) - Dua pejabat publik dan pengurus Partai Komunis China (CPC) di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, dipecat terkait kasus penyalahgunaan kendaraan pengangkut jenazah.
Kepala Urusan Jenazah Distrik Huangpi Ao Haoyu dan Wakil Kepala Biro Urusan Masyarakat Distrik Huangpi, sekaligus anggota komite CPC setempat, Luo Wenjun, dipecat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan jajaran Divisi Disiplin CPC.
Pemerintah Kota Wuhan, Minggu, mengungkapkan bahwa pada Sabtu (14/3), Tim Disiplin Distrik Huangpi menerima laporan dari anggota kelompok masyarakat mengenai adanya kendaraan jenazah yang digunakan untuk mengangkut bahan kebutuhan sehari-hari.
Dalam investigasinya, Tim Disiplin Distrik Huangpi menemukan satu rekanan dari lembaga urusan jenazah berinisial Lv melakukan perbuatan ilegal dengan menggunakan kendaraan jenazah untuk mengangkut kebutuhan harian anggota keluarganya menuju Distrik Jiang'an pada Sabtu sore.
Kebutuhan pokok itu ternyata dibeli untuk keperluan pribadi, bukan untuk kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat, ungkap pemerintah setempat seperti dikutip China Daily.
Lembaga pengawas itu akhirnya merekomendasikan lembaga urusan jenazah di Distrik Huangpi memutus kontrak Lv dan meminta Lv mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran kontrak.
Sebelumnya, aparat lingkungan terkecil masyarakat hingga pimpinan daerah di Hubei juga telah mendapatkan sanksi pemecatan terkait kegagalannya dalam mengendalikan dan mencegah wabah penyakit paru-paru berat yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau COVID-19.
Kepala Urusan Jenazah Distrik Huangpi Ao Haoyu dan Wakil Kepala Biro Urusan Masyarakat Distrik Huangpi, sekaligus anggota komite CPC setempat, Luo Wenjun, dipecat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan jajaran Divisi Disiplin CPC.
Pemerintah Kota Wuhan, Minggu, mengungkapkan bahwa pada Sabtu (14/3), Tim Disiplin Distrik Huangpi menerima laporan dari anggota kelompok masyarakat mengenai adanya kendaraan jenazah yang digunakan untuk mengangkut bahan kebutuhan sehari-hari.
Dalam investigasinya, Tim Disiplin Distrik Huangpi menemukan satu rekanan dari lembaga urusan jenazah berinisial Lv melakukan perbuatan ilegal dengan menggunakan kendaraan jenazah untuk mengangkut kebutuhan harian anggota keluarganya menuju Distrik Jiang'an pada Sabtu sore.
Kebutuhan pokok itu ternyata dibeli untuk keperluan pribadi, bukan untuk kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat, ungkap pemerintah setempat seperti dikutip China Daily.
Lembaga pengawas itu akhirnya merekomendasikan lembaga urusan jenazah di Distrik Huangpi memutus kontrak Lv dan meminta Lv mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran kontrak.
Sebelumnya, aparat lingkungan terkecil masyarakat hingga pimpinan daerah di Hubei juga telah mendapatkan sanksi pemecatan terkait kegagalannya dalam mengendalikan dan mencegah wabah penyakit paru-paru berat yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau COVID-19.