Mataram (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 2.714 sopir angkutan darat di provinsi tersebut terdampak wabah virus corona (COVID-19) yang menyebabkan berkurangnya aktivitas warga dalam menggunakan sarana transportasi umum.
"Itu data jumlah sopir angkutan yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, belum termasuk Kabupaten Lombok Tengah karena datanya belum masuk hingga hari ini," kata Ketua DPD Organda NTB, Antonius Zaremba, di Mataram, Rabu.
Ia menyebutkan ribuan orang pengemudi angkutan darat tersebut ada yang bekerja di perusahaan taksi nasional, ada yang tergabung dalam asosiasi taksi daring, taksi bandara, dan taksi pelabuhan.
Selain itu, ujar dia, ada juga pengemudi bus pariwisata, sopir angkutan pedesaan, sopir angkutan kota dalam provinsi, sopir bus antar kota antar provinsi, dan angkutan kota.
Anton menambahkan pihaknya sudah mengirimkan data tersebut ke DPP Organda di Jakarta, untuk disampaikan kembali ke pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan. Data tersebut juga disampaikan ke Dinas Perhubungan NTB.
"DPP Organda akan berikhtiar agar para pengemudi angkutan darat yang terdampak COVID-19 bisa mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.
Selain DPP, kata dia, pengurus di daerah juga berupaya untuk menyuarakan nasib para sopir angkutan darat agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB lewat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak COVID-19.
"DPD Organda Sumatera Barat sudah berikhtiar dan infonya pemerintah provinsi setempat akan memberikan bantuan dana tunai Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB juga memberi perhatian, bisa dalam bentuk tunai atau sembako," kata Antonius.
"Itu data jumlah sopir angkutan yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, belum termasuk Kabupaten Lombok Tengah karena datanya belum masuk hingga hari ini," kata Ketua DPD Organda NTB, Antonius Zaremba, di Mataram, Rabu.
Ia menyebutkan ribuan orang pengemudi angkutan darat tersebut ada yang bekerja di perusahaan taksi nasional, ada yang tergabung dalam asosiasi taksi daring, taksi bandara, dan taksi pelabuhan.
Selain itu, ujar dia, ada juga pengemudi bus pariwisata, sopir angkutan pedesaan, sopir angkutan kota dalam provinsi, sopir bus antar kota antar provinsi, dan angkutan kota.
Anton menambahkan pihaknya sudah mengirimkan data tersebut ke DPP Organda di Jakarta, untuk disampaikan kembali ke pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan. Data tersebut juga disampaikan ke Dinas Perhubungan NTB.
"DPP Organda akan berikhtiar agar para pengemudi angkutan darat yang terdampak COVID-19 bisa mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.
Selain DPP, kata dia, pengurus di daerah juga berupaya untuk menyuarakan nasib para sopir angkutan darat agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB lewat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak COVID-19.
"DPD Organda Sumatera Barat sudah berikhtiar dan infonya pemerintah provinsi setempat akan memberikan bantuan dana tunai Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB juga memberi perhatian, bisa dalam bentuk tunai atau sembako," kata Antonius.