Mataram (ANTARA) - Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rifai mengungkapkan proses rehabilitasi dan rekontruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada 2018 sampai saat ini sudah mencapai 96 persen.
"Alhamdulillah, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sudah sampai 96 persen. Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan," ujarnya saat bertemu Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu.
Selain proses rehab-rekon berjalan, tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Ini semua bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 juga tetap ada.
"Alhamdulillah sesuai usulan BPBD Provinsi NTB untuk mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan, diperbanyak juga tidak masalah," kata Rifai.
Namun demikian, sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protokol COVID-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, dan menjaga jarak.
"Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari Kementerian PUPR nomor 2 tentang tentang memperhatikan protokol COVID-19," jelasnya.
Ke depan, lanjut Rifai, fokus penanganannya pada rusak berat, sedangkan, untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100 persen untuk dikerjakan mandiri.
"Kita fokus di rusak berat, banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati, kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyampaikan terimakasih kepada BNPB. Karena itu, usulan pengerjaan terfokus pada rusak berat kata gubernur perlu secepatnya ditindaklanjuti BPBD Provinsi NTB.
"Secepatnya ditindaklanjuti, kita fokus kerjakan yang rusak berat, untuk yang sedang dan ringan kita berikan pendanaannya 100 persen ke masyarakat, kita percaya, masyarakat bisa memperbaiki," ucapnya.
Gubernur pun menegaskan perlunya menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dari gempa tahun 2018 tersebut.
Ia mengaku prihatin melihat masyarakat NTB masih ada yang rumahnya belum selesai dibangun. Karenanya, ia menyerukan kecepatan bertindak. Menurutnya, setiap pengambil kebijakan harus tetap hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun.
"Apapun kita lakukan, fasilitator juga silahkan ditambah. Kita ingin, rumah ini selesai semuanya, paling telat bulan September," katanya.
"Alhamdulillah, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sudah sampai 96 persen. Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan," ujarnya saat bertemu Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu.
Selain proses rehab-rekon berjalan, tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Ini semua bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 juga tetap ada.
"Alhamdulillah sesuai usulan BPBD Provinsi NTB untuk mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan, diperbanyak juga tidak masalah," kata Rifai.
Namun demikian, sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protokol COVID-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, dan menjaga jarak.
"Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari Kementerian PUPR nomor 2 tentang tentang memperhatikan protokol COVID-19," jelasnya.
Ke depan, lanjut Rifai, fokus penanganannya pada rusak berat, sedangkan, untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100 persen untuk dikerjakan mandiri.
"Kita fokus di rusak berat, banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati, kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyampaikan terimakasih kepada BNPB. Karena itu, usulan pengerjaan terfokus pada rusak berat kata gubernur perlu secepatnya ditindaklanjuti BPBD Provinsi NTB.
"Secepatnya ditindaklanjuti, kita fokus kerjakan yang rusak berat, untuk yang sedang dan ringan kita berikan pendanaannya 100 persen ke masyarakat, kita percaya, masyarakat bisa memperbaiki," ucapnya.
Gubernur pun menegaskan perlunya menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dari gempa tahun 2018 tersebut.
Ia mengaku prihatin melihat masyarakat NTB masih ada yang rumahnya belum selesai dibangun. Karenanya, ia menyerukan kecepatan bertindak. Menurutnya, setiap pengambil kebijakan harus tetap hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun.
"Apapun kita lakukan, fasilitator juga silahkan ditambah. Kita ingin, rumah ini selesai semuanya, paling telat bulan September," katanya.