Mataram (ANTARA) - Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) Nusa Tenggara Barat atas dukungan Caritas Germany berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) se-NTB untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi memasuki musim hujan.
"Salah satu ancaman bencana yang perlu diwaspadai adalah risiko banjir dan longsor. Selain itu, ada angin ribut dan puting beliung," kata Direktur Konsepsi, Dr Mohammad Taqiuddin, di Mataram, Senin.
Menurut dia, untuk mengelola risiko dan dampak yang mungkin timbul akibat bencana hidrometeorologi, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi daerah (rakorda) pengurangan risiko bencana di Mataram, selama dua hari mulai 20-21 Oktober 2020.
Selain agenda itu, pertemuan rakorda yang melibatkan seluruh komponen pengambil kebijakan mulai kabupaten sampai provinsi akan fokus memperkuat strategi kerja sama para pihak mendorong implementasi misi NTB yang tangguh dan mantap.
Taqiuddin menambahkan momentum pertemuan rakorda menjadi titik balik seluruh elemen menata kembali rencana aksi masyarakat untuk pengurangan resiko bencana.
"Kita harus serius dan punya rencana yang jelas terkait pengurangan risiko bencana di NTB, mengingat pengalaman pasca gempa 2018 dan ditambah lagi pandemi COVID-19, desain strategi NTB menghadapi mitigasi bencana belum berjalan maksimal," ujarnya.
Ia mengatakan meski NTB telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi pijakan hukum agenda penanggulangan risiko bencana, namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan perda yang dapat menjadi acuan para pihak untuk implementasi target pengurangan risiko bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, salah satu agenda rakorda yang cukup penting, lanjut Taqiuddin, adalah membahas detail aksi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi yang merupakan kelembagaan formal mandat dari perda terkait implementasi misi NTB tangguh dan mantap.
Kegiatan yang rencana dibuka langsung Gubernur NTB H Zulkifliemansyah itu mengundang pembicara kunci dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan para pembicara panel dari praktisi dan akademisi.
Kegistan rakorda dirangkaikan juga dengan pengukuhan kepengurusan Forum PRB Provinsi NTB masa bakti 2020-2025.
"Salah satu ancaman bencana yang perlu diwaspadai adalah risiko banjir dan longsor. Selain itu, ada angin ribut dan puting beliung," kata Direktur Konsepsi, Dr Mohammad Taqiuddin, di Mataram, Senin.
Menurut dia, untuk mengelola risiko dan dampak yang mungkin timbul akibat bencana hidrometeorologi, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi daerah (rakorda) pengurangan risiko bencana di Mataram, selama dua hari mulai 20-21 Oktober 2020.
Selain agenda itu, pertemuan rakorda yang melibatkan seluruh komponen pengambil kebijakan mulai kabupaten sampai provinsi akan fokus memperkuat strategi kerja sama para pihak mendorong implementasi misi NTB yang tangguh dan mantap.
Taqiuddin menambahkan momentum pertemuan rakorda menjadi titik balik seluruh elemen menata kembali rencana aksi masyarakat untuk pengurangan resiko bencana.
"Kita harus serius dan punya rencana yang jelas terkait pengurangan risiko bencana di NTB, mengingat pengalaman pasca gempa 2018 dan ditambah lagi pandemi COVID-19, desain strategi NTB menghadapi mitigasi bencana belum berjalan maksimal," ujarnya.
Ia mengatakan meski NTB telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi pijakan hukum agenda penanggulangan risiko bencana, namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan perda yang dapat menjadi acuan para pihak untuk implementasi target pengurangan risiko bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, salah satu agenda rakorda yang cukup penting, lanjut Taqiuddin, adalah membahas detail aksi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi yang merupakan kelembagaan formal mandat dari perda terkait implementasi misi NTB tangguh dan mantap.
Kegiatan yang rencana dibuka langsung Gubernur NTB H Zulkifliemansyah itu mengundang pembicara kunci dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan para pembicara panel dari praktisi dan akademisi.
Kegistan rakorda dirangkaikan juga dengan pengukuhan kepengurusan Forum PRB Provinsi NTB masa bakti 2020-2025.