Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, SH meminta Pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan saat kegiatan CFD (car free day) setiap Minggu pagi di sepanjang Jalan Udayana, sebab pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus segera mengambil sikap dan kembali memperketat pengawasan kegiatan CFD agar tidak muncul klaster baru," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Didi menanggapi semakin ramainya masyarakat, baik yang berjualan maupun yang jalan-jalan saat CFD di Udayana setiap Minggu pagi, meskipun pemerintah kota belum secara resmi membuka kegiatan CFD, sejak pandemi COVID-19 merebak di daerah itu.
Politisi dari Partai Golkar Kota Mataram ini mengaku khawatir, apabila kondisi masyarakat tersebut dibiarkan dan menimbulkan klaster COVID-19 baru.
"Kalau sudah ada klaster baru, urusannya akan semakin panjang sebab harus dilakukan pelacakan kasus dan lainnya. Jadi lebih baik kita mendisiplinkan diri, minimal dengan 3M, yakni masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan," katanya.
Lebih jauh Didi mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, semua aktivitas masyarakat, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, maupun ibadah, harus berada pada posisi disiplin melaksanakan protokol COVID-19.
"Pasalnya, status pandemi secara nasional belum dicabut dan yang berwenang mencabut hanya Presiden. Daerah tidak dalam posisi memiliki otoritas terhadap menentukan kondisi daerah masing-masing," katanya.
Jadi, kata dia, meskipun kasus COVID-19 sudah nol, tidak berarti secara otomatis kehidupan bisa bebas seperti semula. Masyarakat, baru bisa beraktivitas normal kembali apabila pemerintah sudah menyatakan pandemi COVID-19, selesai.
"Masih banyak aspek-aspek yang perlu didalami, terutama aspek kesehatan yang memiliki variabel penilaian yang cukup banyak," katanya.
Didi berharap, kondisi COVID-19 di Kota Mataram yang saat ini sudah landai bisa terus membaik sambil dilakukan evaluasi seiring juga dengan akan dilakukan vaksinasi masal COVID-19.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus segera mengambil sikap dan kembali memperketat pengawasan kegiatan CFD agar tidak muncul klaster baru," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Didi menanggapi semakin ramainya masyarakat, baik yang berjualan maupun yang jalan-jalan saat CFD di Udayana setiap Minggu pagi, meskipun pemerintah kota belum secara resmi membuka kegiatan CFD, sejak pandemi COVID-19 merebak di daerah itu.
Politisi dari Partai Golkar Kota Mataram ini mengaku khawatir, apabila kondisi masyarakat tersebut dibiarkan dan menimbulkan klaster COVID-19 baru.
"Kalau sudah ada klaster baru, urusannya akan semakin panjang sebab harus dilakukan pelacakan kasus dan lainnya. Jadi lebih baik kita mendisiplinkan diri, minimal dengan 3M, yakni masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan," katanya.
Lebih jauh Didi mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, semua aktivitas masyarakat, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, maupun ibadah, harus berada pada posisi disiplin melaksanakan protokol COVID-19.
"Pasalnya, status pandemi secara nasional belum dicabut dan yang berwenang mencabut hanya Presiden. Daerah tidak dalam posisi memiliki otoritas terhadap menentukan kondisi daerah masing-masing," katanya.
Jadi, kata dia, meskipun kasus COVID-19 sudah nol, tidak berarti secara otomatis kehidupan bisa bebas seperti semula. Masyarakat, baru bisa beraktivitas normal kembali apabila pemerintah sudah menyatakan pandemi COVID-19, selesai.
"Masih banyak aspek-aspek yang perlu didalami, terutama aspek kesehatan yang memiliki variabel penilaian yang cukup banyak," katanya.
Didi berharap, kondisi COVID-19 di Kota Mataram yang saat ini sudah landai bisa terus membaik sambil dilakukan evaluasi seiring juga dengan akan dilakukan vaksinasi masal COVID-19.