Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung segala bentuk misi penyelamatan melalui insentif fiskal berbasis ekologi.
"Prinsip kita, warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah pada kegiatan "Workshop Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG's di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menggagas berbagai program unggulan yang diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pebangunan di NTB. Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG's).
Menurut Wagub, seluruh jajaran Pemprov NTB juga harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan.
"Kita tidak boleh main-main, kedepan seluruh pembangunan NTB harus orientasinya lingkungan, produktivitas berjalan tetapi tidak mengorbankan lingkungan," ujar Rohmi.
Wagub menyampaikan bahwa pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun kedepan. Salah satunya adalah NTB Asri dan Lestari, yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas, NTB Hijau (rehabilitasi lahan kritis) dan NTB Zero Waste (penanganan dan pengelolaan sampah).
Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa dalam proses pencapaiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat instrument yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB H Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut, apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melindungi linkungannya terutama sumber daya hutan.
"Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan, yakni pembangunan harus sesuai dengan lingkungan, banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, serta bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami," katanya.
"Prinsip kita, warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah pada kegiatan "Workshop Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG's di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menggagas berbagai program unggulan yang diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pebangunan di NTB. Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG's).
Menurut Wagub, seluruh jajaran Pemprov NTB juga harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan.
"Kita tidak boleh main-main, kedepan seluruh pembangunan NTB harus orientasinya lingkungan, produktivitas berjalan tetapi tidak mengorbankan lingkungan," ujar Rohmi.
Wagub menyampaikan bahwa pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun kedepan. Salah satunya adalah NTB Asri dan Lestari, yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas, NTB Hijau (rehabilitasi lahan kritis) dan NTB Zero Waste (penanganan dan pengelolaan sampah).
Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa dalam proses pencapaiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat instrument yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB H Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut, apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melindungi linkungannya terutama sumber daya hutan.
"Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan, yakni pembangunan harus sesuai dengan lingkungan, banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, serta bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami," katanya.