Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada kepala daerah terkait tes cepat (rapid test) COVID-19, terhadap para guru sebelum kegiatan proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka dimulai pada Januari 2021.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Jumat, mengatakan, rapid test dan tes usap (swab) terhadap guru menjadi ranah kebijakan kepala daerah untuk dipikirkan agar ke depan pembukaan PBM tatap muka tidak menimbulkan masalah baru.
"Apapun kebijakan kepala daerah kita siap laksanakan, sebagai komitmen mencegah penyebaran COVID-19. Kita juga tidak ingin setelah sekolah dibuka, menimbulkan klaster baru," katanya,
Fatwir berharap, apabila pemerintah kota mengambil kebijakan guru harus dirapid test COVID-19, maka harus dilaksanakan kepada semua guru, baik itu guru yang berasal dari Kota Mataram maupun luar Kota Mataram.
"Pasalnya, guru yang mengajar di Kota Mataram tidak hanya berasal dari kota melainkan ada juga dari luar kota yang tentunya juga berisiko sehingga perlu dites cepat," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi sebelumnya mengatakan, untuk tes cepat guru, digunakan skala prioritas yakni khusus untuk guru yang akan mengajar dan berhadapan langsung dengan siswa.
"Sebelum masuk sekolah, para guru bisa mendapatkan rapid test gratis di 11 puskesmas se-Kota Mataram, sedangkan guru yang berasal dari luar Kota Mataram tergantung dari kebijakan kepala daerah," katanya.
Menurutnya, usulan rapid test terhadap guru sebelum melaksanakan PBM tatap muka, berdasarkan dari pengalaman di pondok pesantren yang sudah melakukan PBM tatap muka, kasus reaktif dan positif ditemukan kendati para santri sudah dites cepat sebelum masuk pondok.
"Ternyata setelah ditelusuri, penularan datang dari guru yang banyak melakukan interaksi di luar pondok pesantren. Karena itulah, yang perlu kita uji adalah guru," katanya.
Dengan demikian apabila ada guru yang terindikasi reaktif, lanjutnya, guru bersangkutan akan disarankan melakukan isolasi mandiri, sampai hasil rapid test berikutnya non-reaktif.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Jumat, mengatakan, rapid test dan tes usap (swab) terhadap guru menjadi ranah kebijakan kepala daerah untuk dipikirkan agar ke depan pembukaan PBM tatap muka tidak menimbulkan masalah baru.
"Apapun kebijakan kepala daerah kita siap laksanakan, sebagai komitmen mencegah penyebaran COVID-19. Kita juga tidak ingin setelah sekolah dibuka, menimbulkan klaster baru," katanya,
Fatwir berharap, apabila pemerintah kota mengambil kebijakan guru harus dirapid test COVID-19, maka harus dilaksanakan kepada semua guru, baik itu guru yang berasal dari Kota Mataram maupun luar Kota Mataram.
"Pasalnya, guru yang mengajar di Kota Mataram tidak hanya berasal dari kota melainkan ada juga dari luar kota yang tentunya juga berisiko sehingga perlu dites cepat," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi sebelumnya mengatakan, untuk tes cepat guru, digunakan skala prioritas yakni khusus untuk guru yang akan mengajar dan berhadapan langsung dengan siswa.
"Sebelum masuk sekolah, para guru bisa mendapatkan rapid test gratis di 11 puskesmas se-Kota Mataram, sedangkan guru yang berasal dari luar Kota Mataram tergantung dari kebijakan kepala daerah," katanya.
Menurutnya, usulan rapid test terhadap guru sebelum melaksanakan PBM tatap muka, berdasarkan dari pengalaman di pondok pesantren yang sudah melakukan PBM tatap muka, kasus reaktif dan positif ditemukan kendati para santri sudah dites cepat sebelum masuk pondok.
"Ternyata setelah ditelusuri, penularan datang dari guru yang banyak melakukan interaksi di luar pondok pesantren. Karena itulah, yang perlu kita uji adalah guru," katanya.
Dengan demikian apabila ada guru yang terindikasi reaktif, lanjutnya, guru bersangkutan akan disarankan melakukan isolasi mandiri, sampai hasil rapid test berikutnya non-reaktif.