Mataram (ANTARA) - Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Mataram, Selasa (22/6).
Kegiatan itu merupakan studi lapangan isu strategis nasional dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI dengan mengangkat tema "Evaluasi Terhadap Implementasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika"
Selain Kapolda NTB juga hadir Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB dan Bupati Lombok Tengah sebagai narasumber.
Kapolda NTB mengatakan keberhasilan 'land clearing' dalam proses pembangunan sirkuit di KEK Mandalika tak lepas dari kerja keras bersama seluruh stake holder dalam mengemas legitimasi publik.
"Legitimasi publik bukan hanya sentuhan humanis kepada masyrakat tetapi juga menghargai sepenuhnya kepada masyarakat. Mulai dari Identifikasi masalah, sosialisasi kepada masyarakat serta Kita juga membentuk tim percepatan dalam proses land clearing tersebut yang berorientasi pada Kepentingan rakyat," ungkapnya
Tak hanya itu, Jenderal bintang dua itu juga menambahkan bahwa selama proses land clearing tersebut FKPD Provinsi NTB terus menggelar rapat koordinasi guna mempercepat proses land clearing di kawasan KEK.
Kapolda NTB juga mengungkapkan bahwa setelah melalui proses yang panjang akhirnya pelaksanaan land clearing tersebut dapat berjalan dengan aman, kondusif, tanpa adanya pelanggaran HAM .
Selain itu, ia kembali menegaskan pentingnya komunikasi yang humanis dalam penyelesaian suatu masalah. "Senjata utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan bukanlah senjata api ataupun borgol, tetapi dengan komunikasi yang humanis," katanya.
Kegiatan itu merupakan studi lapangan isu strategis nasional dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI dengan mengangkat tema "Evaluasi Terhadap Implementasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika"
Selain Kapolda NTB juga hadir Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB dan Bupati Lombok Tengah sebagai narasumber.
Kapolda NTB mengatakan keberhasilan 'land clearing' dalam proses pembangunan sirkuit di KEK Mandalika tak lepas dari kerja keras bersama seluruh stake holder dalam mengemas legitimasi publik.
"Legitimasi publik bukan hanya sentuhan humanis kepada masyrakat tetapi juga menghargai sepenuhnya kepada masyarakat. Mulai dari Identifikasi masalah, sosialisasi kepada masyarakat serta Kita juga membentuk tim percepatan dalam proses land clearing tersebut yang berorientasi pada Kepentingan rakyat," ungkapnya
Tak hanya itu, Jenderal bintang dua itu juga menambahkan bahwa selama proses land clearing tersebut FKPD Provinsi NTB terus menggelar rapat koordinasi guna mempercepat proses land clearing di kawasan KEK.
Kapolda NTB juga mengungkapkan bahwa setelah melalui proses yang panjang akhirnya pelaksanaan land clearing tersebut dapat berjalan dengan aman, kondusif, tanpa adanya pelanggaran HAM .
Selain itu, ia kembali menegaskan pentingnya komunikasi yang humanis dalam penyelesaian suatu masalah. "Senjata utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan bukanlah senjata api ataupun borgol, tetapi dengan komunikasi yang humanis," katanya.