Mataram (ANTARA) - Pemerintah Nusa Tenggara Barat meluncurkan sejumlah program perlindungan bagi pekerja untuk menekan angka pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19.
"Memang harus diakui selama pandemi ini, semua sektor sangat terpuruk, termasuk juga industri. Sehingga kondisi ini juga secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.
Ia menyatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB masih di angka 109.700 orang atau 3,95 persen. Angka pengangguran ini jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, tidak mengalami peningkatan signifikan.
Misalnya pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Selama pandemi ini, kata Aryadi jumlahnya cenderung meningkat. Berdasarkan data BPS, tingkat pekerja paruh waktu di NTB pada Februari 2021 sebesar 31,37 persen. Dibandingkan dengan Februari 2020 dan Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan masing- masing sebesar 7,94 persen poin dan 4,15 persen poin.
Mantan Kadis Kominfotik NTB itu mengatakan, Pemprov NTB, dibawahmemiliki sejumlah kebijakan dan program perlindungan yang inovatif dan ternyata mampu menekan laju penambahan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
Di bidang ketenagakerjaan, kata Aryadi sejumlah program telah diluncurkan. Teranyar adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang didahului dengan program perlindungan bagi pekerja melalui upaya terus mendorong badan usaha dan pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan Jamsostek.
Program inovasi lainnya, tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini adalah adanya industrialisasi yang berbasis industri pengolahan, industri kerajinan dan industri rumahan yang melibatkan seluruh sektor, seperti Dekranasda, IKM/UMKM dan stakeholder lainnya yang dicanangkan Gubernur NTB ternyata mampu menghidupkan kreativitas berusaha di kalangan masyarakat.
"Ini juga yang mampu mengerem peningkatan pengangguran dan kemiskinan," tegasnya.
Ia juga menyebut program pemberdayaan PMI purna, program AKAD/AKL dan Program PePADu Plus (Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu plus) yang menjadi solusi untuk membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk ikut pelatihan pola magang berbasis penempatan dan pelatihan pola pendampingan untuk wira usaha mandiri.
Aryadi juga mengungkapkan jumlah PMI yang pulang hingga Juni lalu di angka 14.900 orang. Namun meraka yang pulang itu, kata dia tidak otomatis semuanya menganggur karena ada yang pulang karena cuti, ada yang memang habis kontrak termasuk mereka juga ada yang bermasalah.
Untuk memfasilitasi mereka bisa mandiri, maka pemerintah meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk pemberdayaan PMI purna bisa mengembangkan wirausaha mandiri.
Di tahun ini saja NTB mendapatkan jatah program PMI Purna dari pusat sebanyak 8 paket pelatihan dan pendampingan wira usaha, di mana satu paket itu terdiri dari 20 orang sehingga ada 160 orang jadi calon wirausaha.
"Jadi mereka pulang bukan berarti akan langsung menganggur. Bahkan sudah banyak yang sukses berwirausaha," terangnya.
"Memang harus diakui selama pandemi ini, semua sektor sangat terpuruk, termasuk juga industri. Sehingga kondisi ini juga secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.
Ia menyatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB masih di angka 109.700 orang atau 3,95 persen. Angka pengangguran ini jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, tidak mengalami peningkatan signifikan.
Misalnya pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Selama pandemi ini, kata Aryadi jumlahnya cenderung meningkat. Berdasarkan data BPS, tingkat pekerja paruh waktu di NTB pada Februari 2021 sebesar 31,37 persen. Dibandingkan dengan Februari 2020 dan Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan masing- masing sebesar 7,94 persen poin dan 4,15 persen poin.
Mantan Kadis Kominfotik NTB itu mengatakan, Pemprov NTB, dibawahmemiliki sejumlah kebijakan dan program perlindungan yang inovatif dan ternyata mampu menekan laju penambahan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
Di bidang ketenagakerjaan, kata Aryadi sejumlah program telah diluncurkan. Teranyar adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang didahului dengan program perlindungan bagi pekerja melalui upaya terus mendorong badan usaha dan pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan Jamsostek.
Program inovasi lainnya, tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini adalah adanya industrialisasi yang berbasis industri pengolahan, industri kerajinan dan industri rumahan yang melibatkan seluruh sektor, seperti Dekranasda, IKM/UMKM dan stakeholder lainnya yang dicanangkan Gubernur NTB ternyata mampu menghidupkan kreativitas berusaha di kalangan masyarakat.
"Ini juga yang mampu mengerem peningkatan pengangguran dan kemiskinan," tegasnya.
Ia juga menyebut program pemberdayaan PMI purna, program AKAD/AKL dan Program PePADu Plus (Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu plus) yang menjadi solusi untuk membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk ikut pelatihan pola magang berbasis penempatan dan pelatihan pola pendampingan untuk wira usaha mandiri.
Aryadi juga mengungkapkan jumlah PMI yang pulang hingga Juni lalu di angka 14.900 orang. Namun meraka yang pulang itu, kata dia tidak otomatis semuanya menganggur karena ada yang pulang karena cuti, ada yang memang habis kontrak termasuk mereka juga ada yang bermasalah.
Untuk memfasilitasi mereka bisa mandiri, maka pemerintah meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk pemberdayaan PMI purna bisa mengembangkan wirausaha mandiri.
Di tahun ini saja NTB mendapatkan jatah program PMI Purna dari pusat sebanyak 8 paket pelatihan dan pendampingan wira usaha, di mana satu paket itu terdiri dari 20 orang sehingga ada 160 orang jadi calon wirausaha.
"Jadi mereka pulang bukan berarti akan langsung menganggur. Bahkan sudah banyak yang sukses berwirausaha," terangnya.