Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet mendorong terbentuknya kampung wisata di Kota Mataram sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Made Slamet setelah dirinya menyerap aspirasi masyarakat di Sintung, Kelurahan Banjar, Ampenan, Kota Mataram, Senin.
Menurutnya, rencana pembentukan kampung wisata ini juga diatur dalam Perda 10 tahun 2021 tentang Desa Wisata dan Perda 3 tahun 2020 tentang Ekonomi Kreatif.
"Kami melihat antusiasme masyarakat untuk membentuk kampung wisata cukup besar. Apalagi dilihat dari pantainya cukup bagus," ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Bidang Perekonomian ini menegaskan, akan segera berkoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, termasuk juga dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram.
"Yang namanya pariwisata harus dibarengi ekonomi kreatif, sehingga masyarakat setempat tidak menjadi penonton di kampung sendiri. Apalagi di tempat itu ada kelompok kreatif pengelola limbah sampah yang telah membuat berbagai inovasi," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada yang sulit terlebih kampung tersebut awalnya kumuh, namun bisa di rubah jadi menarik, jika masyarakat mendukung dan ada keinginan.
"Kota Mataram belum ada masuk desa atau kampung wisata. Kami akan mendorong Pemerintah Kota Mataram supaya bisa mendorong terbentuknya kampung wisata agar ekonomi masyarakat bisa bergerak," tegas Made Slamet.
Namun demikian, hal ini juga perlu mendapat dukungan masyarakat setempat, sehingga rencana pembentukan kampung wisata tersebut tidak jalan di tempat. Karena nanti pelaksana di lapangan adalah masyarakat sendiri sebagai pelaku wisatanya.
"Apapun konsepnya kalau masyarakat juga tidak mendukung, maka program itu tidak akan berjalan. Kami (DPRD,red) dan pemerintah sifatnya membantu masyarakat agar rencana ini bisa berjalan maksimal," katanya.
Hal ini disampaikan Made Slamet setelah dirinya menyerap aspirasi masyarakat di Sintung, Kelurahan Banjar, Ampenan, Kota Mataram, Senin.
Menurutnya, rencana pembentukan kampung wisata ini juga diatur dalam Perda 10 tahun 2021 tentang Desa Wisata dan Perda 3 tahun 2020 tentang Ekonomi Kreatif.
"Kami melihat antusiasme masyarakat untuk membentuk kampung wisata cukup besar. Apalagi dilihat dari pantainya cukup bagus," ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Bidang Perekonomian ini menegaskan, akan segera berkoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, termasuk juga dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram.
"Yang namanya pariwisata harus dibarengi ekonomi kreatif, sehingga masyarakat setempat tidak menjadi penonton di kampung sendiri. Apalagi di tempat itu ada kelompok kreatif pengelola limbah sampah yang telah membuat berbagai inovasi," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada yang sulit terlebih kampung tersebut awalnya kumuh, namun bisa di rubah jadi menarik, jika masyarakat mendukung dan ada keinginan.
"Kota Mataram belum ada masuk desa atau kampung wisata. Kami akan mendorong Pemerintah Kota Mataram supaya bisa mendorong terbentuknya kampung wisata agar ekonomi masyarakat bisa bergerak," tegas Made Slamet.
Namun demikian, hal ini juga perlu mendapat dukungan masyarakat setempat, sehingga rencana pembentukan kampung wisata tersebut tidak jalan di tempat. Karena nanti pelaksana di lapangan adalah masyarakat sendiri sebagai pelaku wisatanya.
"Apapun konsepnya kalau masyarakat juga tidak mendukung, maka program itu tidak akan berjalan. Kami (DPRD,red) dan pemerintah sifatnya membantu masyarakat agar rencana ini bisa berjalan maksimal," katanya.