Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius menyebutkan ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas dan berkembang jadi lebih besar baik dari segi administratif hingga peningkatan kualitas produk.
Yulius dalam acara BRI MicroFinance Outlook yang dipantau di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa UMKM membutuhkan pendampingan agar bisa mengakses pembiayaan dari perbankan maupun mengakses pasar yang lebih luas.
"Persoalan yang memang saat ini dihadapi oleh UMKM utamanya dalam persoalan untuk mengakses pendanaan. Pertama, contohnya kita paham bahwasanya audit perbankan itu agak sulit dilakukan kepada UMKM mengingat sistem pembukuan mereka yang masih sangat low level, ini yang membuat mereka masih sulit," kata Yulius.
Dia menyebutkan bahwa terdapat informasi yang asimetris, yaitu bank tidak mampu melihat kondisi potensial dari UMKM, sementara UMKM sendiri tidak bisa memberikan informasi yang sebenarnya terhadap besarnya penjualan yang telah dilakukan. Menurut Yulius, gap ini harus bisa diselesaikan dan diharapkan dengan adanya holding BUMN ultramikro bisa menjembatani hal tersebut.
Ke depannya, kata Yulius, yang perlu dipikirkan adalah agar pembiayaan dan pendampingan kepada UMKM menjadi lebih efisien.
"Karena masalahnya banyak upaya yang dilakukan kepada UMKM, tapi kita paham UMKM mempunyai keterbatasan SDM maka pendampingan ini sangat-sangat penting," kata Yulius.
Selain pembiayaan ultramikro, Yulius memaparkan bahwa pemerintah telah memberikan pembiayaan dalam program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah yakni 3 persen yang bertujuan agar UMKM bisa mengakses pinjaman dari bank komersial. Yulius menambahkan bahwa penyaluran KUR dengan subsidi suku bunga tersebut sampai kepada seluruh Indonesia dengan wilayah yang terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
"Tahun ini KUR masih dijalankan dengan kondisi krisis yaitu relaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian suku bunga 3 persen, dan pemberian KUR khusus klaster. Yang diharapkan dengan metode klaster ini agar UMKM bisa makin tumbuh dengan baik," kata Yulius.
Yulius mengatakan saat ini Kementerian Koperasi dan UKM tengah menjalankan beberapa program kegiatan untuk peningkatan UMKM seperti transformasi UMKM dari informal ke formal. Saat ini jumlah NIB (nomor induk berusaha) untuk UMKM sudah mencapai 17 juta lebih.
Selain itu Kemenkop UKM juga berupaya mengalihkan penjualan UMKM ke platform digital. Saat ini sudah lebih dari 18,9 juta UMKM beralih di pasar digital untuk peningkatan akses pasar.
Kemenkop UKM juga melakukan transformasi koperasi menjadi koperasi modern yang juga bisa menjadi target pembiayaan holding BUMN ultramikro guna mendorong usaha produksi.
Yulius dalam acara BRI MicroFinance Outlook yang dipantau di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa UMKM membutuhkan pendampingan agar bisa mengakses pembiayaan dari perbankan maupun mengakses pasar yang lebih luas.
"Persoalan yang memang saat ini dihadapi oleh UMKM utamanya dalam persoalan untuk mengakses pendanaan. Pertama, contohnya kita paham bahwasanya audit perbankan itu agak sulit dilakukan kepada UMKM mengingat sistem pembukuan mereka yang masih sangat low level, ini yang membuat mereka masih sulit," kata Yulius.
Dia menyebutkan bahwa terdapat informasi yang asimetris, yaitu bank tidak mampu melihat kondisi potensial dari UMKM, sementara UMKM sendiri tidak bisa memberikan informasi yang sebenarnya terhadap besarnya penjualan yang telah dilakukan. Menurut Yulius, gap ini harus bisa diselesaikan dan diharapkan dengan adanya holding BUMN ultramikro bisa menjembatani hal tersebut.
Ke depannya, kata Yulius, yang perlu dipikirkan adalah agar pembiayaan dan pendampingan kepada UMKM menjadi lebih efisien.
"Karena masalahnya banyak upaya yang dilakukan kepada UMKM, tapi kita paham UMKM mempunyai keterbatasan SDM maka pendampingan ini sangat-sangat penting," kata Yulius.
Selain pembiayaan ultramikro, Yulius memaparkan bahwa pemerintah telah memberikan pembiayaan dalam program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah yakni 3 persen yang bertujuan agar UMKM bisa mengakses pinjaman dari bank komersial. Yulius menambahkan bahwa penyaluran KUR dengan subsidi suku bunga tersebut sampai kepada seluruh Indonesia dengan wilayah yang terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
"Tahun ini KUR masih dijalankan dengan kondisi krisis yaitu relaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian suku bunga 3 persen, dan pemberian KUR khusus klaster. Yang diharapkan dengan metode klaster ini agar UMKM bisa makin tumbuh dengan baik," kata Yulius.
Yulius mengatakan saat ini Kementerian Koperasi dan UKM tengah menjalankan beberapa program kegiatan untuk peningkatan UMKM seperti transformasi UMKM dari informal ke formal. Saat ini jumlah NIB (nomor induk berusaha) untuk UMKM sudah mencapai 17 juta lebih.
Selain itu Kemenkop UKM juga berupaya mengalihkan penjualan UMKM ke platform digital. Saat ini sudah lebih dari 18,9 juta UMKM beralih di pasar digital untuk peningkatan akses pasar.
Kemenkop UKM juga melakukan transformasi koperasi menjadi koperasi modern yang juga bisa menjadi target pembiayaan holding BUMN ultramikro guna mendorong usaha produksi.