Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap berkolaborasi dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan melibatkan koperasi.
Saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantornya, Jakarta, Selasa, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa koperasi nantinya akan berperan dalam penyediaan susu untuk program MBG.
Namun, Budi Arie mengakui bahwa saat ini sebagian besar koperasi susu baru mampu melakukan proses pasteurisasi. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan program MBG diperlukan susu dengan kualitas ultra high temperature (UHT).
Oleh karena itu, ia menilai koperasi-koperasi susu itu perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas.
“Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir,” ujarnya dalam keterangan pers kementerian.
Baca juga: Jaya Ancol salurkan 1.300 paket makanan mendukung program makan bergizi gratis
Budi Arie juga menyebutkan bahwa terdapat koperasi-koperasi susu berkualitas di berbagai daerah, seperti Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, dan Boyolali. Dengan dukungan pemerintah, diharapkan koperasi-koperasi tersebut dapat meningkatkan produksi susu berkualitas untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Riza menyatakan akan mengarahkan BUMDes yang tersebar dan bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis.
Ia menyebut Kemendes PDT membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes. Setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan. Sementara itu, Dadan menyatakan MBG akan berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ia menyebut sudah ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan gizi, yang sebagian besar berada di Pulau Jawa.
Baca juga: Kemarin, TGB tak dukung Rohmi-Firin, bencana alam di Bima hingga makan bergizi gratis
“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.
Dadan mengatakan koperasi dan BUMDes nantinya akan berperan dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Koperasi dan BUMDes juga berperan penting dalam mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.
“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.
