Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang pencegahan korupsi terintegritas guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) 2022.
"Kegiatan ini sebagai salah satu upaya KPK mencegah terjadinya korupsi, karena banyak potensi aset yang harus dimaksimalkan dalam pengelolaannya," kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya selesai acara rapat secara virtual dengan KPK di kantor bupati setempat di Praya, Selasa.
Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan bisa mencegah korupsi dan mendorong tata kelola pemerintah Lombok Tengah yang baik yang dilaksanakan di semua organisasi perangkat daerah.
"Semua dinas diharapkan memiliki inovasi dalam mencegah korupsi melalui program yang ada," katanya.
Beberapa program yang menjadi perhatian KPK untuk dilakukan inovasi yakni pengelolaan aset dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga, yang menjadi intervensi yakni pengelolaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tidak hanya itu, beberapa indikator lainnya yang dibahas dalam kegiatan tersebut yakni masalah pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan pengawalan dana desa.
"Semua OPD diharapkan memiliki aplikasi guna mencegah adanya tindak pidana korupsi tersebut," katanya.
Apa yang menjadi indikator untuk mengoptimalkan PAD dan mencegah korupsi tersebut, akan ditindaklanjuti secara berkala dengan semua OPD. Sehingga apa yang diharapkan dengan adanya kegiatan itu bisa terwujud dan semua OPD bisa memenuhi beberapa indikator tersebut.
"Setiap program itu akan kita laporkan sesuai dengan arahan dari kegiatan itu," katanya.
"Kegiatan ini sebagai salah satu upaya KPK mencegah terjadinya korupsi, karena banyak potensi aset yang harus dimaksimalkan dalam pengelolaannya," kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya selesai acara rapat secara virtual dengan KPK di kantor bupati setempat di Praya, Selasa.
Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan bisa mencegah korupsi dan mendorong tata kelola pemerintah Lombok Tengah yang baik yang dilaksanakan di semua organisasi perangkat daerah.
"Semua dinas diharapkan memiliki inovasi dalam mencegah korupsi melalui program yang ada," katanya.
Beberapa program yang menjadi perhatian KPK untuk dilakukan inovasi yakni pengelolaan aset dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga, yang menjadi intervensi yakni pengelolaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tidak hanya itu, beberapa indikator lainnya yang dibahas dalam kegiatan tersebut yakni masalah pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan pengawalan dana desa.
"Semua OPD diharapkan memiliki aplikasi guna mencegah adanya tindak pidana korupsi tersebut," katanya.
Apa yang menjadi indikator untuk mengoptimalkan PAD dan mencegah korupsi tersebut, akan ditindaklanjuti secara berkala dengan semua OPD. Sehingga apa yang diharapkan dengan adanya kegiatan itu bisa terwujud dan semua OPD bisa memenuhi beberapa indikator tersebut.
"Setiap program itu akan kita laporkan sesuai dengan arahan dari kegiatan itu," katanya.