Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan membentuk kelompok "Dapur Sehat untuk Stunting" (Dahsat) sebagai upaya percepatan penurunan ketengkesan di kota itu.
Kepala DP2KB Kota Mataram Hariadi di Mataram, Senin mengatakan kasus ketengkesan di Kota Mataram tercatat sebesar 19,64 persen dan ditargetkan bisa turun menjadi 14 persen pada Tahun 2024, sesuai target nasional.
"Karenanya melalui kelompok Dahsat yang akan kami bentuk pada setiap kelurahan, diharapkan dapat merealisasikan target tersebut," katanya.
Untuk tahap pertama, katanya, kelompok Dahsat diprioritaskan pada 19 kelurahan yang terindikasi memiliki angka kasus ketengkesan relatif tinggi.
"Untuk jumlah riil kekerdilan di Mataram, dari data 19,64 persen, masih kami petakan dan rumuskan dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram," katanya.
Menurutnya, melalui program Dahsat ini, anak tengkes akan mendapatkan bantuan makanan, seperti makanan pengganti air susu ibu (MP ASI), dengan beraneka olahan pangan lokal yang memiliki gizi berimbang.
Karena itu kelompok Dahsat akan melibatkan para kelompok tani, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), petugas kampung KB, dan para kader.
"Tujuannya, guna memastikan makanan yang akan dibagi ke anak tengkes memiliki jenis beragam dan berimbang serta tepat sasaran," katanya.
Di sisi lain, lanjut Hariadi, selain membentuk kelompok Dahsat, pihaknya juga telah membentuk Tim percepatan penurunan stunting (TPPS).
Menurut dia, tugas pertama anggota TPPS saat ini diminta mendata ulang jumlah kasus anak tengkes sebanyak 19,64 persen tersebut sesuai dengan nama dan alamat di tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan.
"Tujuannya, agar memudahkan kami melakukan intervensi penanganan. Kalau nama dan alamatnya sudah jelas, penanganan bisa lebih fokus dan tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, TPPS Kota Mataram itu beranggotakan 331 pendamping dan 933 personel dari berbagai unsur, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta pada kader.
Keberadaan TPPS ini, ujarnya, bertugas melakukan upaya percepatan penurunan angka kekerdilan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan kegiatan posyandu keluarga (posga) di 325 lingkungan yang dilaksanakan dinas kesehatan.
Kepala DP2KB Kota Mataram Hariadi di Mataram, Senin mengatakan kasus ketengkesan di Kota Mataram tercatat sebesar 19,64 persen dan ditargetkan bisa turun menjadi 14 persen pada Tahun 2024, sesuai target nasional.
"Karenanya melalui kelompok Dahsat yang akan kami bentuk pada setiap kelurahan, diharapkan dapat merealisasikan target tersebut," katanya.
Untuk tahap pertama, katanya, kelompok Dahsat diprioritaskan pada 19 kelurahan yang terindikasi memiliki angka kasus ketengkesan relatif tinggi.
"Untuk jumlah riil kekerdilan di Mataram, dari data 19,64 persen, masih kami petakan dan rumuskan dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram," katanya.
Menurutnya, melalui program Dahsat ini, anak tengkes akan mendapatkan bantuan makanan, seperti makanan pengganti air susu ibu (MP ASI), dengan beraneka olahan pangan lokal yang memiliki gizi berimbang.
Karena itu kelompok Dahsat akan melibatkan para kelompok tani, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), petugas kampung KB, dan para kader.
"Tujuannya, guna memastikan makanan yang akan dibagi ke anak tengkes memiliki jenis beragam dan berimbang serta tepat sasaran," katanya.
Di sisi lain, lanjut Hariadi, selain membentuk kelompok Dahsat, pihaknya juga telah membentuk Tim percepatan penurunan stunting (TPPS).
Menurut dia, tugas pertama anggota TPPS saat ini diminta mendata ulang jumlah kasus anak tengkes sebanyak 19,64 persen tersebut sesuai dengan nama dan alamat di tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan.
"Tujuannya, agar memudahkan kami melakukan intervensi penanganan. Kalau nama dan alamatnya sudah jelas, penanganan bisa lebih fokus dan tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, TPPS Kota Mataram itu beranggotakan 331 pendamping dan 933 personel dari berbagai unsur, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta pada kader.
Keberadaan TPPS ini, ujarnya, bertugas melakukan upaya percepatan penurunan angka kekerdilan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan kegiatan posyandu keluarga (posga) di 325 lingkungan yang dilaksanakan dinas kesehatan.