Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebutkan dibutuhkan kehadiran regulasi untuk menjaga keamanan siber di dunia maya agar lebih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan dengan optimal infrastruktur ruang digital sehingga bisa maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan infrastruktur ruang digital tapi juga menyiapkan regulasi lebih ketat terutama terkait keamanan mengingat serangan siber selalu ada tidak hanya terjadi di negara berkembang tapi juga negara- negara maju.
"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," kata Johnny dala ajang " Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy" yang berlangsung dari Millenia, Singapura dikutip dari siaran persnya, SelBaca juga: Kemenkominfo perkuat ekonomi masyarakat di Mandalika
Keberadaan UMKM di Indonesia memainkan peranan penting karena dalam penyumbang pemasukan terbesar, UMKM menyumbang 60 persen PDB nasional.
Maka dari itu pemerintah terus berupaya mendukung para pelaku UMKM untuk bisa berkembang meningkatkan usahanya sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Terutama terkait dengan regulasi di ruang digital yang meski kini adopsinya tinggi akibat pandemi COVID-19 namun masih banyak yang kebingungan untuk memproteksi dirinya dari serangan siber di dunia maya itu.
"Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyberattack maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-heaven bagi kriminal siber ini, jangan! Tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya," ujarnya.
Tidak hanya di Indonesia, fokus memberikan keamanan di ruang digital secara global harus digaungkan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada warga di dunia termasuk di tingkat regional.
Alasan pembahasan mengenai keamanan digital perlu dibahas di tingkat regional seperti ASEAN adalah agar terjadi transfer ilmu untuk kebaikan bersama sehingga negara antar negara dapat memberikan proteksi kepada warga negaranya dari segala jenis ancaman kejahatan.
Baca juga: Kemenkominfo mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh petani
“ASEAN sudah punya digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap. Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” kata Johnny.
Johnny kemudian menceritakan di tingkat komunikasi global, lewat Presidensi G20 Indonesia diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi, talenta digital, serta perlindungan data juga dibahas ke tingkatan yang lebih lanjut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu isu bidang digital di Digital Economy Working Group mendorong adanya kesetaraan akses sehingga dapat mewujudkan pemulihan global yang merata.
“Dalam isu ketiga dalam DEWG yaitu Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust, ini juga berhubungan erat dengan cyber security sehingga kita harus mengambil kebijakan yang sama dan berkolaborasi di antara para pemimpin dunia. Jangan sampai serangan siber ini mengganggu pemanfaatan ruang digital yang saat ini dikembangkan secara masif tidak saja di Indonesia, tidak saja di ASEAN tetapi di seluruh dunia secara global,” tegasnya.
Oleh karena itu, kehadiran forum diskusi seperti "ATxSummit: Technology, Society and the Role of Policy" diapresiasi oleh Johnny karena dapat membangun komunikasi yang intens serta menghasilkan kolaborasi yang kuat diantara pemimpin sektor digital dalam negeri maupun antarnegara.
Dengan demikian hal ini menunjukkan sudah banyak negara yang juga peduli dan menganggap serius masalah keamanan siber sehingga perlu segera ditemukan solusinya bersama- sama menghadirkan keamanan di ruang digital.
“Sehingga kita tidak membuka ruang bagi serangan-serangan siber. Hal ini yang harus kita cegah bersama-sama dan tadi Deputy Prime Minister of Singapore H.E. Heng Swee Keat juga membicarakan hal yang sama. Jadi hampir semua pemimpin-pemimpin negara saat ini di dunia termasuk di G20 memperhatikan betul-betul terkait dengan cyber security,” tutupnya.
Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan infrastruktur ruang digital tapi juga menyiapkan regulasi lebih ketat terutama terkait keamanan mengingat serangan siber selalu ada tidak hanya terjadi di negara berkembang tapi juga negara- negara maju.
"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," kata Johnny dala ajang " Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy" yang berlangsung dari Millenia, Singapura dikutip dari siaran persnya, SelBaca juga: Kemenkominfo perkuat ekonomi masyarakat di Mandalika
Keberadaan UMKM di Indonesia memainkan peranan penting karena dalam penyumbang pemasukan terbesar, UMKM menyumbang 60 persen PDB nasional.
Maka dari itu pemerintah terus berupaya mendukung para pelaku UMKM untuk bisa berkembang meningkatkan usahanya sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Terutama terkait dengan regulasi di ruang digital yang meski kini adopsinya tinggi akibat pandemi COVID-19 namun masih banyak yang kebingungan untuk memproteksi dirinya dari serangan siber di dunia maya itu.
"Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyberattack maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-heaven bagi kriminal siber ini, jangan! Tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya," ujarnya.
Tidak hanya di Indonesia, fokus memberikan keamanan di ruang digital secara global harus digaungkan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada warga di dunia termasuk di tingkat regional.
Alasan pembahasan mengenai keamanan digital perlu dibahas di tingkat regional seperti ASEAN adalah agar terjadi transfer ilmu untuk kebaikan bersama sehingga negara antar negara dapat memberikan proteksi kepada warga negaranya dari segala jenis ancaman kejahatan.
Baca juga: Kemenkominfo mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh petani
“ASEAN sudah punya digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap. Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” kata Johnny.
Johnny kemudian menceritakan di tingkat komunikasi global, lewat Presidensi G20 Indonesia diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi, talenta digital, serta perlindungan data juga dibahas ke tingkatan yang lebih lanjut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu isu bidang digital di Digital Economy Working Group mendorong adanya kesetaraan akses sehingga dapat mewujudkan pemulihan global yang merata.
“Dalam isu ketiga dalam DEWG yaitu Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust, ini juga berhubungan erat dengan cyber security sehingga kita harus mengambil kebijakan yang sama dan berkolaborasi di antara para pemimpin dunia. Jangan sampai serangan siber ini mengganggu pemanfaatan ruang digital yang saat ini dikembangkan secara masif tidak saja di Indonesia, tidak saja di ASEAN tetapi di seluruh dunia secara global,” tegasnya.
Oleh karena itu, kehadiran forum diskusi seperti "ATxSummit: Technology, Society and the Role of Policy" diapresiasi oleh Johnny karena dapat membangun komunikasi yang intens serta menghasilkan kolaborasi yang kuat diantara pemimpin sektor digital dalam negeri maupun antarnegara.
Dengan demikian hal ini menunjukkan sudah banyak negara yang juga peduli dan menganggap serius masalah keamanan siber sehingga perlu segera ditemukan solusinya bersama- sama menghadirkan keamanan di ruang digital.
“Sehingga kita tidak membuka ruang bagi serangan-serangan siber. Hal ini yang harus kita cegah bersama-sama dan tadi Deputy Prime Minister of Singapore H.E. Heng Swee Keat juga membicarakan hal yang sama. Jadi hampir semua pemimpin-pemimpin negara saat ini di dunia termasuk di G20 memperhatikan betul-betul terkait dengan cyber security,” tutupnya.