Jakarta (ANTARA) - Harley-Davidson Inc akan melanjutkan produksi sepeda motornya pada 6 Juni mendatang setelah berhenti selama lebih dari dua minggu, kata juru bicara perusahaan kepada Wall Street Journal yang dikutip dari Reuters, Minggu.
Dengan demikian, penangguhan produksi dan pengiriman menjadi 19 hari, lebih lama dari proyeksi awal. Akibatnya, saham Harley turun sekitar 2,2 persen menjadi dolar AS atau sekitar Rp510 ribu.
Diketahui bahwa sebelumnya, Harley-Davidson mengumumkan akan berhenti memproduksi sepeda motor selama dua minggu. Mereka mengatakan akan berhenti merakit dan mengirim sepeda motor kecuali model listrik karena masalah suku cadang dari pemasok.
Baca juga: Curi sepeda motor di lokasi sabung ayam, FA warga Pohgading Lotim ditangkap polisi
Pembuat sepeda motor ikonik itu mengatakan, pemasok pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya memiliki masalah kepatuhan peraturan dengan komponen. Dalam pengajuan 10-k baru-baru ini, perusahaan mengungkapkan bahwa kekurangan semikonduktor mempengaruhi jalur produksi dan sedang mencari alternatif. Mereka juga mencatat bahwa pemasoknya berpotensi terkena dampak negatif oleh perubahan persyaratan hukum atau peraturan.
Dengan demikian, penangguhan produksi dan pengiriman menjadi 19 hari, lebih lama dari proyeksi awal. Akibatnya, saham Harley turun sekitar 2,2 persen menjadi dolar AS atau sekitar Rp510 ribu.
Diketahui bahwa sebelumnya, Harley-Davidson mengumumkan akan berhenti memproduksi sepeda motor selama dua minggu. Mereka mengatakan akan berhenti merakit dan mengirim sepeda motor kecuali model listrik karena masalah suku cadang dari pemasok.
Baca juga: Curi sepeda motor di lokasi sabung ayam, FA warga Pohgading Lotim ditangkap polisi
Pembuat sepeda motor ikonik itu mengatakan, pemasok pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya memiliki masalah kepatuhan peraturan dengan komponen. Dalam pengajuan 10-k baru-baru ini, perusahaan mengungkapkan bahwa kekurangan semikonduktor mempengaruhi jalur produksi dan sedang mencari alternatif. Mereka juga mencatat bahwa pemasoknya berpotensi terkena dampak negatif oleh perubahan persyaratan hukum atau peraturan.