Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendorong pemerintah pusat melaksanakan rencana pembangunan Bendungan Mujur di daerah setempat.
"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur itu bisa terlaksana," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rencana pembangunan bendungan Mujur di kantor bupati setempat, Kamis.
Kunjungan Komisi V DPR RI itu diterima langsung Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid, Kepala BWS NTB, Perwakilan Kementerian PUPR dan Kepala OPD Lombok Tengah.
"Kami juga datang dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan" katanya.
Proses pembangunan bendungan ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) bendungan Mujur telah selesai.
"DED bedungan itu tinggal dilakukan review yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan hari ini, ada beberapa persoalan di bawah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi NTB. Target pembangunan bendungan itu biasanya memakan waktu 3 Tahun hingga 5 Tahun. Sehingga pihaknya mulai membahas pembangunan bendungan tersebut dengan cepat, sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang.
"Semoga bisa dilaksanakan 2023," katanya.
Ia mengatakan, dari proses pembebasan lahan yang dibutuhkan tersebut, tinggal satu desa yang masih belum diselesaikan dan masih dalam tahap mediasi. Sehingga saat ini dibutuhkan komitmen pemerintah pusat untuk sumber dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut, karena saat ini belum masuk dalam proyek strategis nasional.
"Kita akan dorong supaya pembangunan bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Namun, kondisi saat ini masih kekurangan air untuk kebutuhan lahan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Dengan adanya bendungan Mujur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan air dan pembangunan di KEK Mandalika," katanya.
Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran anggota Komisi V DPR RI di Lombok Timur, sehingga apa yang direncanakan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut bisa terwujud, karena sudah puluhan tahun direncanakan, hingga saat ini belum ada kejelasan pembangunannya.
"Kami telah sering turun bertemu masyarakat dan dihadapkan dengan persoalan masalah harga tanah, kapan dibayar serta siapa yang bertanggung jawab," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi V DPR RI dukung rencana pembangunan Bendungan Mujur Lombok
"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur itu bisa terlaksana," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rencana pembangunan bendungan Mujur di kantor bupati setempat, Kamis.
Kunjungan Komisi V DPR RI itu diterima langsung Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid, Kepala BWS NTB, Perwakilan Kementerian PUPR dan Kepala OPD Lombok Tengah.
"Kami juga datang dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan" katanya.
Proses pembangunan bendungan ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) bendungan Mujur telah selesai.
"DED bedungan itu tinggal dilakukan review yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan hari ini, ada beberapa persoalan di bawah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi NTB. Target pembangunan bendungan itu biasanya memakan waktu 3 Tahun hingga 5 Tahun. Sehingga pihaknya mulai membahas pembangunan bendungan tersebut dengan cepat, sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang.
"Semoga bisa dilaksanakan 2023," katanya.
Ia mengatakan, dari proses pembebasan lahan yang dibutuhkan tersebut, tinggal satu desa yang masih belum diselesaikan dan masih dalam tahap mediasi. Sehingga saat ini dibutuhkan komitmen pemerintah pusat untuk sumber dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut, karena saat ini belum masuk dalam proyek strategis nasional.
"Kita akan dorong supaya pembangunan bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Namun, kondisi saat ini masih kekurangan air untuk kebutuhan lahan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Dengan adanya bendungan Mujur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan air dan pembangunan di KEK Mandalika," katanya.
Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran anggota Komisi V DPR RI di Lombok Timur, sehingga apa yang direncanakan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut bisa terwujud, karena sudah puluhan tahun direncanakan, hingga saat ini belum ada kejelasan pembangunannya.
"Kami telah sering turun bertemu masyarakat dan dihadapkan dengan persoalan masalah harga tanah, kapan dibayar serta siapa yang bertanggung jawab," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi V DPR RI dukung rencana pembangunan Bendungan Mujur Lombok