Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan pernikahan di bawah umur atau usia dini menjadi salah satu faktor utama peningkatan kasus stunting di daerah setempat.
"Pernikahan yang direncanakan dengan tidak matang akan melahirkan anak stunting," katanya pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 di daerah itu di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Oleh karena itu, ia berharap, warga merencanakan pernikahan dengan baik karena menjadi fondasi kuat pasangan suami dan isteri membangun rumah tangga serta mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial, seperti perceraian dan stunting.
Angka kasus stunting di daerah setempat yang saat ini mencapai 21,3 persen, kata dia, harus terus diturunkan menjadi 14 persen melalui berbagai program sesuai dengan program pemerintah pusat untuk mencapai zero stunting pada 2024.
Ia mengatakan semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus berkolaborasi dalam menuntaskan angka stunting. Penurunan angka stunting bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Lombok Tengah.
"Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita, sehingga setiap tahun harus turun tujuh persen kalau mengejar target nasional," katanya.
Bupati Lalu Pathul Bahri juga berharap kepada OPD terkait terus memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kasus stunting.
Penanganan persoalan stunting sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah.
"Angka kemiskinan Lombok Tengah saat ini sebanyak 13 persen," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Baiq Sri Hastuti Handayani mengatakan beberapa program telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting di daerah itu, termasuk melakukan sosialisasi di desa.
"Kami tetap berkomitmen menuntaskan zero stunting 2024 sesuai program dari BKKBN," katanya.
Jumlah penyuluh keluarga berencana (PKB) di daerah setempat saat ini masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Lombok Tengah yang mencapai sekitar satu juta orang. Jumlah PKB di Lombok Tengah 54 orang, sedangkan non-ASN 50 orang.
"Kami berharap adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
"Pernikahan yang direncanakan dengan tidak matang akan melahirkan anak stunting," katanya pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 di daerah itu di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Oleh karena itu, ia berharap, warga merencanakan pernikahan dengan baik karena menjadi fondasi kuat pasangan suami dan isteri membangun rumah tangga serta mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial, seperti perceraian dan stunting.
Angka kasus stunting di daerah setempat yang saat ini mencapai 21,3 persen, kata dia, harus terus diturunkan menjadi 14 persen melalui berbagai program sesuai dengan program pemerintah pusat untuk mencapai zero stunting pada 2024.
Ia mengatakan semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus berkolaborasi dalam menuntaskan angka stunting. Penurunan angka stunting bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Lombok Tengah.
"Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita, sehingga setiap tahun harus turun tujuh persen kalau mengejar target nasional," katanya.
Bupati Lalu Pathul Bahri juga berharap kepada OPD terkait terus memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kasus stunting.
Penanganan persoalan stunting sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah.
"Angka kemiskinan Lombok Tengah saat ini sebanyak 13 persen," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Baiq Sri Hastuti Handayani mengatakan beberapa program telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting di daerah itu, termasuk melakukan sosialisasi di desa.
"Kami tetap berkomitmen menuntaskan zero stunting 2024 sesuai program dari BKKBN," katanya.
Jumlah penyuluh keluarga berencana (PKB) di daerah setempat saat ini masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Lombok Tengah yang mencapai sekitar satu juta orang. Jumlah PKB di Lombok Tengah 54 orang, sedangkan non-ASN 50 orang.
"Kami berharap adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.