Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar rapat evaluasi terkait kinerja dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semester pertama.
"Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan memang ada beberapa program yang belum bekerja maksimal dan capaian Pendapatan Asli Daerah-nya terbilang masih rendah disebabkan oleh berbagai kendala," kata Wakil Bupati Lombok Tengah, H M Nursiah usai rapat evaluasi di kantor bupati setempat, Senin.
Ia mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi catatan yang perlu dilakukan pembenahan. Seperti untuk realisasi anggaran memang saat ini sudah mencapai 30 persen. Persentase tersebut dianggap lebih bagus dari progres beberapa program lainnya.
Baca juga: Loteng telah menuntaskan pembayaran gaji ke-13 ASN
“Untuk realisasi PAD ini yang perlu didorong keras, karena sampai Juni baru terealisasi 26 persen. Makanya secara khusus kita diskusikan untuk rapat kembali membicarakan PAD ini agar capaiannya bisa lebih maksimal,” katanya.
Selain masalah PAD yang menjadi sorotan adalah untuk program pengadaan barang dan jasa sudah lumayan bagus hingga mencapai 73 persen. Sehingga pihaknya memastikan untuk program pengadaan barang dan jasa dianggap berjalan dengan aman dan seluruhnya lancar dalam proses pelaksanaannya.
“Tapi memang yang PAD ada kebiasaan wajib pajak dan wajib retribusi kita yang contoh, kalau pajak PBB sudah kita sampaikan SPPT melalui berbagai jenjang hingga wajib pajak. Namun karena kita masih dalam masa panen dan masa usaha masyarakat, maka sudah biasa rendah dan kemungkinan Juli ada peningkatan PAD dari pajak PBB ini,” katanya.
Termasuk kaitan dengan pajak BPHTB, hotel dan restoran untuk PAD memang belum maksimal, karena adanya berbagai macam kendala. Sehingga pihaknya menekankan kepada OPD terkait untuk bagaimana memaksimalkan PAD dari berbagai sektor yang masih lemah saat ini.
Baca juga: Jadi calo perekrutan ASN, seorang perempuan di Kota Mataram jadi tersangka
“Target PAD kita Rp300 Miliar lebih untuk tahun 2022 ini dan baru terealisasi 26 persen. Padahal sudah masuk semester kedua, karena sudah Juli,” katanya.
Ia menyampaikan banyak hal yang belum maksimal dalam hal mendapatkan PAD, termasuk juga dari hotel dan restoran yang belum maksimal. Ini juga tidak menutup kemungkinan karena memang kurangnya wisatawan yang datang akibat dari mahalnya harga tiket. “Termasuk disebabkan karena COVID-19. Makanya kita terus berupaya agar bagaimana memaksimalkan PAD ini,” katanya.
"Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan memang ada beberapa program yang belum bekerja maksimal dan capaian Pendapatan Asli Daerah-nya terbilang masih rendah disebabkan oleh berbagai kendala," kata Wakil Bupati Lombok Tengah, H M Nursiah usai rapat evaluasi di kantor bupati setempat, Senin.
Ia mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi catatan yang perlu dilakukan pembenahan. Seperti untuk realisasi anggaran memang saat ini sudah mencapai 30 persen. Persentase tersebut dianggap lebih bagus dari progres beberapa program lainnya.
Baca juga: Loteng telah menuntaskan pembayaran gaji ke-13 ASN
“Untuk realisasi PAD ini yang perlu didorong keras, karena sampai Juni baru terealisasi 26 persen. Makanya secara khusus kita diskusikan untuk rapat kembali membicarakan PAD ini agar capaiannya bisa lebih maksimal,” katanya.
Selain masalah PAD yang menjadi sorotan adalah untuk program pengadaan barang dan jasa sudah lumayan bagus hingga mencapai 73 persen. Sehingga pihaknya memastikan untuk program pengadaan barang dan jasa dianggap berjalan dengan aman dan seluruhnya lancar dalam proses pelaksanaannya.
“Tapi memang yang PAD ada kebiasaan wajib pajak dan wajib retribusi kita yang contoh, kalau pajak PBB sudah kita sampaikan SPPT melalui berbagai jenjang hingga wajib pajak. Namun karena kita masih dalam masa panen dan masa usaha masyarakat, maka sudah biasa rendah dan kemungkinan Juli ada peningkatan PAD dari pajak PBB ini,” katanya.
Termasuk kaitan dengan pajak BPHTB, hotel dan restoran untuk PAD memang belum maksimal, karena adanya berbagai macam kendala. Sehingga pihaknya menekankan kepada OPD terkait untuk bagaimana memaksimalkan PAD dari berbagai sektor yang masih lemah saat ini.
Baca juga: Jadi calo perekrutan ASN, seorang perempuan di Kota Mataram jadi tersangka
“Target PAD kita Rp300 Miliar lebih untuk tahun 2022 ini dan baru terealisasi 26 persen. Padahal sudah masuk semester kedua, karena sudah Juli,” katanya.
Ia menyampaikan banyak hal yang belum maksimal dalam hal mendapatkan PAD, termasuk juga dari hotel dan restoran yang belum maksimal. Ini juga tidak menutup kemungkinan karena memang kurangnya wisatawan yang datang akibat dari mahalnya harga tiket. “Termasuk disebabkan karena COVID-19. Makanya kita terus berupaya agar bagaimana memaksimalkan PAD ini,” katanya.