Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lokus perhatian utama dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah itu.
Kepala Bappeda NTB Iswandi, mengatakan sektor pertanian masih mendominasi kemiskinan ekstrem di wilayah itu.
"Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani atau perkebunan dan sebagai petani dan pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi daerah terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem khususnya yang terjadi di desa, di antaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, dan inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa.
Meski demikian lanjut Iswandi berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB. Di antaranya inovasi gerakan desa gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan desa.
Menurut dia, persoalan kemiskinan di NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia yang berkait dengan kemiskinan dan stunting atau kekerdilan. Untuk itu skenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, kabupaten/kota/desa).
Aset penghidupan atau finansial melalui intervensi perbankan, fisik atau infrastruktur dari kementerian atau lembaga, lingkungan alam pemerintah desa, sosial badan Usaha, dan masyarakat.
Selain itu pihaknya juga melakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan. Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. Mengingat SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
Untuk Pemprov NTB menargetkan SID diterapkan di seluruh desa dan di integrasikan di provinsi dan kabupaten serta kota pada akhir 2023.
"Data dan informasi merupakan salah satu kunci peningkatan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Desa punya posisi strategis dalam pelayanan publik dan pelayanan dasar. Penguatan SID berkontribusi pada penguatan NTB Satu Data," ucap Iswandi.
Iswandi berharap perbaikan tata kelola sektor pertanian yang mengarah pada peningkatan pendapatan sehingga mengurangi beban petani. Penguatan sistem pendataan kemiskinan desa secara terintegrasi dengan SID.
"Perluasan dan peningkatan gerakan multi pihak dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan multi dimensi dan pendampingan BPS melalui Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam implementasi Sistem pendataan Kemiskinan Desa," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa pihaknya NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan pada 2023 sebanyak satu digit.
"Ini memang target-nya lumayan tinggi, tetapi jika kita bersinergi semua pihak dan kita bekerja dengan data sehingga pekerjaan kita bisa fokus, maka target itu akan bisa tercapai dengan baik," ujarnya.
Penurunan tingkat kemiskinan per bulan Maret 2021 sebanyak 14,14 persen, kemudian menjadi 13.83 persen per September 2021.
Selain itu, sebanyak empat elemen yang harus diperhatikan dalam penanganan kemiskinan dan stunting, yaitu validasi data, sistem yang baik, sinergi dan koordinasi.
"Penurunan angka kemiskinan secara signifikan harus memperhatikan validasi data. Kunci dari validasi data berada di desa, kita harus bisa mewujudkan Desa Gemilang," katanya.
Kepala Bappeda NTB Iswandi, mengatakan sektor pertanian masih mendominasi kemiskinan ekstrem di wilayah itu.
"Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani atau perkebunan dan sebagai petani dan pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi daerah terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem khususnya yang terjadi di desa, di antaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, dan inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa.
Meski demikian lanjut Iswandi berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB. Di antaranya inovasi gerakan desa gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan desa.
Menurut dia, persoalan kemiskinan di NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia yang berkait dengan kemiskinan dan stunting atau kekerdilan. Untuk itu skenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, kabupaten/kota/desa).
Aset penghidupan atau finansial melalui intervensi perbankan, fisik atau infrastruktur dari kementerian atau lembaga, lingkungan alam pemerintah desa, sosial badan Usaha, dan masyarakat.
Selain itu pihaknya juga melakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan. Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. Mengingat SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
Untuk Pemprov NTB menargetkan SID diterapkan di seluruh desa dan di integrasikan di provinsi dan kabupaten serta kota pada akhir 2023.
"Data dan informasi merupakan salah satu kunci peningkatan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Desa punya posisi strategis dalam pelayanan publik dan pelayanan dasar. Penguatan SID berkontribusi pada penguatan NTB Satu Data," ucap Iswandi.
Iswandi berharap perbaikan tata kelola sektor pertanian yang mengarah pada peningkatan pendapatan sehingga mengurangi beban petani. Penguatan sistem pendataan kemiskinan desa secara terintegrasi dengan SID.
"Perluasan dan peningkatan gerakan multi pihak dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan multi dimensi dan pendampingan BPS melalui Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam implementasi Sistem pendataan Kemiskinan Desa," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa pihaknya NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan pada 2023 sebanyak satu digit.
"Ini memang target-nya lumayan tinggi, tetapi jika kita bersinergi semua pihak dan kita bekerja dengan data sehingga pekerjaan kita bisa fokus, maka target itu akan bisa tercapai dengan baik," ujarnya.
Penurunan tingkat kemiskinan per bulan Maret 2021 sebanyak 14,14 persen, kemudian menjadi 13.83 persen per September 2021.
Selain itu, sebanyak empat elemen yang harus diperhatikan dalam penanganan kemiskinan dan stunting, yaitu validasi data, sistem yang baik, sinergi dan koordinasi.
"Penurunan angka kemiskinan secara signifikan harus memperhatikan validasi data. Kunci dari validasi data berada di desa, kita harus bisa mewujudkan Desa Gemilang," katanya.