Mataram (ANTARA) - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan sosial demi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat.
Ketua Harian LKKS NTB Andi Purna Hendri mengatakan pihaknya sebagai lembaga koordinator siap menjembatani pemerintah, dunia usaha, kampus, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan target NTB nol kemiskinan ekstrem pada 2029.
"LKKS menggandeng semua stakeholder termasuk media berharap bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem, misalnya 1 persen saja tahun depan, ini sudah sangat luar biasa," ujarnya dalam forum multi pihak terkait kesejahteraan sosial di Kantor PKK NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Andi menuturkan selama ini banyak program sosial di Nusa Tenggara Barat berjalan terpisah tanpa keterhubungan antara pihak yang efektif. Kolaborasi hanya berbasis proyek dan bersifat temporer, bukan sistem kemitraan jangka panjang.
Melalui LKKS NTB, imbuhnya, kolaborasi menjadi tujuan utama agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun ke depan.
"Program yang kami usung berupa pemberian bantuan yang lebih produktif dan memuat unsur pemberdayaan masyarakat," kata Andi.
Lebih lanjut Andi menyampaikan pihaknya tengah menyusun Dokumen Strategi Kolaborasi Kesejahteraan Sosial NTB 2025-2030 untuk menjadi acuan bagi LKKS, organisasi perangkat daerah, lembaga sosial, dan mitra pembangunan.
Baca juga: Bupati Bima lantik istri pimpin LKKS, Dorong peran nyata atasi masalah sosial
Dokumen itu memuat visi bersama, sasaran strategi, indikator capaian, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kolaborasi.
Berbagai filantropi sosial dan program CSR juga dipetakan agar potensi sumber daya non-pemerintah tersebut dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan sosial.
Dinas Sosial NTB mencatat ada banyak persoalan sosial yang harus diatasi di Nusa Tenggara Barat dari mulai tengkes, pernikahan anak usia dini, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga kemiskinan ekstrem.
Baca juga: LKKS NTB membagikan kursi roda kepada difabel di Lombok Tengah
Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih mengatakan berbagai persoalan sosial itu menempatkan Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam peringat teratas di Indonesia, seperti kasus pernikahan anak menduduki posisi pertama dan kasus tengkes peringkat empat secara nasional.
