Lombok, NTB (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal sekitar 300 Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan, setelah meningkatnya ketegangan dengan China pasca-kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi.
"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan; terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Christina saat dikonfirmasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Dia mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mematangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan. Langkah itu menurut dia sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya yaitu perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.
Karena itu dia menilai, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik. "Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontijensi sudah pasti harus dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR tolak pembengkakan biaya kereta cepat ke APBN
Baca juga: Anggota DPR apresiasi kebijakan keadilan restoratif Kejagung
Christina menjelaskan terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai municipalities di Taiwan. Selain itu menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" (ABK LG) yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.
"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya.
Sebelumnya, Kemlu RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman, menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu yang memicu kemarahan China. “Saat ini kondisi WNI di Taiwan masih tetap tenang dan aman. Insya Allah, tidak ada eskalasi lebih lanjut,” kata Direktur
Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/8). Namun menurut dia, Kemlu RI terus bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk memonitor situasi keamanan di wilayah Taiwan. "KDEI, sebagaimana perwakilan RI lainnya, telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi konflik," ujar dia.
Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia telah mengantisipasi kunjungan Pelosi sebagai hal yang akan menciptakan kondisi tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan ketegangan.
Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran tentang meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar dunia, justru di saat negara-negara sedang menata kembali ekonomi mereka yang terdampak pandemi COVID-19.
"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan; terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Christina saat dikonfirmasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Dia mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mematangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan. Langkah itu menurut dia sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya yaitu perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.
Karena itu dia menilai, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik. "Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontijensi sudah pasti harus dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR tolak pembengkakan biaya kereta cepat ke APBN
Baca juga: Anggota DPR apresiasi kebijakan keadilan restoratif Kejagung
Christina menjelaskan terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai municipalities di Taiwan. Selain itu menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" (ABK LG) yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.
"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya.
Sebelumnya, Kemlu RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman, menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu yang memicu kemarahan China. “Saat ini kondisi WNI di Taiwan masih tetap tenang dan aman. Insya Allah, tidak ada eskalasi lebih lanjut,” kata Direktur
Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/8). Namun menurut dia, Kemlu RI terus bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk memonitor situasi keamanan di wilayah Taiwan. "KDEI, sebagaimana perwakilan RI lainnya, telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi konflik," ujar dia.
Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia telah mengantisipasi kunjungan Pelosi sebagai hal yang akan menciptakan kondisi tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan ketegangan.
Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran tentang meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar dunia, justru di saat negara-negara sedang menata kembali ekonomi mereka yang terdampak pandemi COVID-19.