Jakarta (ANTARA) - Pagu anggaran Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) senilai Rp1,60 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Rp1,60 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai senilai Rp268,83 miliar, belanja modal Rp73,19 miliar, dan belanja barang Rp1,26 triliun.
"Rencana kerja tahun 2023 pertama adalah penyelarasan peta jalan transformasi ekonomi hijau, penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, penyusunan RPJMN 2025-2029, dan penyusunan RKP 2024,” kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin.
Selanjutnya Bappenas juga akan memperkuat sinkronisasi aplikasi perencanaan (Krisna) dengan aplikasi penganggaran (Sakti).
Berdasarkan fungsi pengendalian, pada 2023, Bappenas akan merancang sinkronisasi aplikasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja kementerian dan lembaga dengan aplikasi Smart dari Kemenkeu.
"Bappenas juga akan mengintegrasikan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam major project, serta melakukan evaluasi RKP 2022," ucapnya.
Bappenas juga akan meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di daerah melalui pemberian pelatihan bagi perencana daerah, menata dan memperkuat pendamping pembangunan, serta mengembangkan model kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Penguatan pembangunan kepemudaan wujudkan SDM berkualitas
Baca juga: Indonesia finalkan hasil pertemuan G20 DWG tekankan multilateralisme
"Selain itu, peran serta atau kemitraan dengan kelompok non pemerintah melalui kerjasama selatan-selatan dan triangular (KSST) dan koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga akan ditingkatkan,” ucapnya.
Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP, disetujui juga usulan untuk menambah pagu anggaran Bappenas senilai Rp285 miliar untuk program-program yang telah direncanakan pada 2023.