Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar sosialisasi dan penyusunan rencana aksi dalam rangka memperkuat peran pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lombok Tengah Lalu Fauzan Hadi di Praya, Senin.
Pihaknya banyak melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat secara sukarela.
Pihaknya juga telah memberikan pembekalan dan mengangkat kader pengawasan partisipatif pemilu.
"Tugas Bawaslu tidak mungkin untuk mengawasi semua wilayah, sehingga diharapkan peran masyarakat dalam mengawal tahapan Pemilu 2024," katanya.
Dengan adanya kader pengawasan partisipatif ini, katanya, dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat menentukan pilihannya.
"Jumlah kader partisipatif yang telah diangkat secara bertahap itu sebanyak 80 orang," katanya.
Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sehingga tidak ada pelanggaran dan sengketa pemilu yang terjadi.
Pihaknya lebih memperkuat pencegahan dengan adanya pengawasan partisipatif dalam rangka mengantisipasi sengketa yang terjadi.
"Bawaslu lebih fokus melakukan pencegahan," katanya.
Untuk tahapan Pemilu 2024 saat ini, masih dalam tahan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual dan verifikasi data pemilih dan beberapa tahapan lainnya.
"Kita terus mendorong supaya partisipasi pemilih itu terus meningkat dan mencegah adanya sengketa pemilu," katanya.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lombok Tengah Lalu Fauzan Hadi di Praya, Senin.
Pihaknya banyak melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat secara sukarela.
Pihaknya juga telah memberikan pembekalan dan mengangkat kader pengawasan partisipatif pemilu.
"Tugas Bawaslu tidak mungkin untuk mengawasi semua wilayah, sehingga diharapkan peran masyarakat dalam mengawal tahapan Pemilu 2024," katanya.
Dengan adanya kader pengawasan partisipatif ini, katanya, dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat menentukan pilihannya.
"Jumlah kader partisipatif yang telah diangkat secara bertahap itu sebanyak 80 orang," katanya.
Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sehingga tidak ada pelanggaran dan sengketa pemilu yang terjadi.
Pihaknya lebih memperkuat pencegahan dengan adanya pengawasan partisipatif dalam rangka mengantisipasi sengketa yang terjadi.
"Bawaslu lebih fokus melakukan pencegahan," katanya.
Untuk tahapan Pemilu 2024 saat ini, masih dalam tahan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual dan verifikasi data pemilih dan beberapa tahapan lainnya.
"Kita terus mendorong supaya partisipasi pemilih itu terus meningkat dan mencegah adanya sengketa pemilu," katanya.