Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunda Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara minyak goreng yang seharusnya dimulai Senin (17/10) ini karena empat terlapor tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut.
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 19 huruf c (pembatasan peredaran/penjualan barang) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia itu ditunda hingga 20 Oktober 2022.
"Empat terlapor tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut, sehingga pemeriksaan pendahuluan ditunda hingga 20 Oktober 2022,” kata Kepala Panitera Sidang Majelis Pemeriksaan Akhmad Muhari dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Agenda sidang pada pemeriksaan pendahuluan pertama adalah pembacaan dan/atau penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator Penuntutan KPPU. LDP tersebut antara lain akan berisikan identitas, ketentuan yang dilanggar, alat bukti, maupun analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.
Sejalan dengan pasal 30 Peraturan KPPU No. 1/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh terlapor. Lantaran terlapor tidak hadir, Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan secara patut kembali sebanyak-banyaknya dua kali panggilan sebelum menyatakan pemeriksaan pendahuluan dimulai.
Pada Sidang Majelis Komisi hari ini, sebanyak empat dari 27 terlapor tidak hadir. Para terlapor tersebut adalah Terlapor I (PT Asianagro Agungjaya), Terlapor XVII (PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial), Terlapor XX (PT Budi Nabati Perkasa), dan Terlapor XXI (PT Tunas Baru Lampung, Tbk).
Baca juga: KPPU denda dua rekanan PUPR NTB karena persekongkolan tender jalan
Baca juga: KPPU mendukung pengembangan UMKM di NTB
“Sejalan dengan peraturan di atas, maka pemeriksaan pendahuluan ditunda dan akan dilaksanakan lagi pada hari Kamis, 20 Oktober 2022. Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan kepada terlapor yang tidak hadir untuk hadir dalam persidangan mendatang,” kata Akhmad.
Jika para terlapor pada persidangan yang telah ditentukan tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka sidang diteruskan tanpa kehadiran para terlapor.