Yogyakarta (ANTARA) - Hasil riset lembaga nirlaba Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak terhadap keinginan dan kebutuhan anak disabilitas menunjukkan bahwa anak disabilitas di Kota Yogyakarta berharap mendapat pemenuhan dan perlindungan hak secara utuh.
“Riset ini kami lakukan karena ada banyak persoalan yang dihadapi anak disabilitas dan pada akhirnya menghambat pemenuhan hak-hak mereka,” kata Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, salah satu persoalan yang kerap dihadapi anak disabilitas adalah kurang mendapat perhatian dari lingkungan di sekitar mereka, termasuk dari orang tua yang mungkin masih merasa kebingungan saat harus mengasuh dan membesarkan anak dengan kebutuhan khusus tersebut.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan selama satu tahun terakhir, Nurul mengatakan anak disabilitas berharap suara mereka dapat didengar dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tanpa diskriminasi.
SAPDA mengidentifikasi sejumlah kebutuhan dan keinginan anak disabilitas, di antaranya mendapat pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan dengan akses yang mudah dan terjangkau, layanan kesehatan reproduksi, akses media dan komunikasi, hingga perlindungan dan penangan pada kasus kekerasan.
"Hasil riset tersebut kemudian kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah saat menyusun kebijakan," katanya.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan di antaranya pembaruan data anak disabilitas yang tidak hanya memuat identitas tetapi dilengkapi dengan informasi tambahan seperti kebutuhan hingga potensi yang dimiliki anak.
Selain itu, rekomendasi juga memuat kebutuhan fasilitasi minat dan bakat anak disabilitas, pemenuhan guru pendamping khusus, beasiswa, dan pendidikan kesehatan reproduksi. “Dukungan dari keluarga juga menjadi salah satu rekomendasi yang kami sampaikan termasuk penyediaan program konseling untuk orang tua dengan anak disabilitas,” katanya.
Baca juga: Peserta difabel berjuang dapatkan beasiswa PB Djarum 2022
Baca juga: Gubernur Ganjar beri sentuhan anak difabel pada "Tour de Borobudur 2022"
Nurul mengatakan, lembaga yang dipimpinnya sudah kerap bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta semakin meningkatkan komitmen untuk berupaya semaksimal mungkin dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas.
“Kami melihat bahwa Kota Yogyakarta memiliki komitmen kuat untuk menjadi Kota Inklusi dan sudah ada banyak program untuk disabilitas yang dijalankan dan kami berharap akan terus ditingkatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak disabilitas,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan hasil riset tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya untuk anak disabilitas,” katanya.
Ia menyebutkan rekomendasi tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. “Pada 2023, kami akan menyelenggarakan musrenbang anak. Saya kira, seluruh anak termasuk anak disabilitas bisa menyampaikan keinginan dan harapan-harapan mereka dan pemerintah bisa mendengar langsung,” katanya.
“Riset ini kami lakukan karena ada banyak persoalan yang dihadapi anak disabilitas dan pada akhirnya menghambat pemenuhan hak-hak mereka,” kata Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, salah satu persoalan yang kerap dihadapi anak disabilitas adalah kurang mendapat perhatian dari lingkungan di sekitar mereka, termasuk dari orang tua yang mungkin masih merasa kebingungan saat harus mengasuh dan membesarkan anak dengan kebutuhan khusus tersebut.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan selama satu tahun terakhir, Nurul mengatakan anak disabilitas berharap suara mereka dapat didengar dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tanpa diskriminasi.
SAPDA mengidentifikasi sejumlah kebutuhan dan keinginan anak disabilitas, di antaranya mendapat pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan dengan akses yang mudah dan terjangkau, layanan kesehatan reproduksi, akses media dan komunikasi, hingga perlindungan dan penangan pada kasus kekerasan.
"Hasil riset tersebut kemudian kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah saat menyusun kebijakan," katanya.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan di antaranya pembaruan data anak disabilitas yang tidak hanya memuat identitas tetapi dilengkapi dengan informasi tambahan seperti kebutuhan hingga potensi yang dimiliki anak.
Selain itu, rekomendasi juga memuat kebutuhan fasilitasi minat dan bakat anak disabilitas, pemenuhan guru pendamping khusus, beasiswa, dan pendidikan kesehatan reproduksi. “Dukungan dari keluarga juga menjadi salah satu rekomendasi yang kami sampaikan termasuk penyediaan program konseling untuk orang tua dengan anak disabilitas,” katanya.
Baca juga: Peserta difabel berjuang dapatkan beasiswa PB Djarum 2022
Baca juga: Gubernur Ganjar beri sentuhan anak difabel pada "Tour de Borobudur 2022"
Nurul mengatakan, lembaga yang dipimpinnya sudah kerap bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta semakin meningkatkan komitmen untuk berupaya semaksimal mungkin dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas.
“Kami melihat bahwa Kota Yogyakarta memiliki komitmen kuat untuk menjadi Kota Inklusi dan sudah ada banyak program untuk disabilitas yang dijalankan dan kami berharap akan terus ditingkatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak disabilitas,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan hasil riset tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya untuk anak disabilitas,” katanya.
Ia menyebutkan rekomendasi tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. “Pada 2023, kami akan menyelenggarakan musrenbang anak. Saya kira, seluruh anak termasuk anak disabilitas bisa menyampaikan keinginan dan harapan-harapan mereka dan pemerintah bisa mendengar langsung,” katanya.