Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan petugas pengawas penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai masing-masing Rp150.000 kepada 23.200 keluarga penerima manfaat.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa sekitar 60 petugas akan disebar ke 50 kelurahan di wilayah Kota Mataram untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial yang ditujukan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut.
"Petugas kita itu bertugas mengawasi pendistribusian bansos BBM agar bantuan yang diterima KPM (keluarga penerima manfaat) utuh uang tunai Rp150.000 tanpa ada potongan sepeserpun," katanya.
Ia mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial memenuhi 4T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat waktu.
"Sekecil apapun pemotongannya, meskipun hanya Rp1.000 dengan alasan fotokopi, tetap tidak boleh. Ingat unsur tepat jumlah," katanya.
Menurut dia, penyaluran bantuan sosial untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak akan dilaksanakan mulai Selasa (15/11) jika Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Senin mencairkan sekitar Rp3,4 miliar dari dana transfer umum untuk keperluan itu.
"Tapi kalau pencairan anggaran dari BKD mundur, maka jadwal pendistribusian juga kita sesuaikan. Intinya begitu anggaran cair, langsung kita bagi ke KPM melalui kelurahan agar masyarakat bisa cepat mendapatkan manfaatnya," kata Sudirman.
Ia mengatakan, bantuan sosial untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak diberikan kepada keluarga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak dari pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah kota sudah melakukan verifikasi dan validasi data 23.200 KPM yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Verifikasi dan validasi data itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran sebab bansos BBM ini diberikan hanya sekali," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa sekitar 60 petugas akan disebar ke 50 kelurahan di wilayah Kota Mataram untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial yang ditujukan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut.
"Petugas kita itu bertugas mengawasi pendistribusian bansos BBM agar bantuan yang diterima KPM (keluarga penerima manfaat) utuh uang tunai Rp150.000 tanpa ada potongan sepeserpun," katanya.
Ia mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial memenuhi 4T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat waktu.
"Sekecil apapun pemotongannya, meskipun hanya Rp1.000 dengan alasan fotokopi, tetap tidak boleh. Ingat unsur tepat jumlah," katanya.
Menurut dia, penyaluran bantuan sosial untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak akan dilaksanakan mulai Selasa (15/11) jika Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Senin mencairkan sekitar Rp3,4 miliar dari dana transfer umum untuk keperluan itu.
"Tapi kalau pencairan anggaran dari BKD mundur, maka jadwal pendistribusian juga kita sesuaikan. Intinya begitu anggaran cair, langsung kita bagi ke KPM melalui kelurahan agar masyarakat bisa cepat mendapatkan manfaatnya," kata Sudirman.
Ia mengatakan, bantuan sosial untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak diberikan kepada keluarga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak dari pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah kota sudah melakukan verifikasi dan validasi data 23.200 KPM yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Verifikasi dan validasi data itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran sebab bansos BBM ini diberikan hanya sekali," katanya.