Mataram (ANTARA) - Pemerintah Indonesia meluncurkan Global Blended Finance Alliance (GBF) dengan para mitra, termasuk Blended Finance Taskfore, B Team, GFANZ, UN SDSN, Rockefeller Foundation dan Yayasan Upaya Indonesia Damai.
Peluncuran ini diumumkan di Tri Hita Karana (THK) Forum, setelah dipromosikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Forum ini adalah salah satu acara unggulan G20 yang menghadirkan pemimpin bisnis, keuangan, pemerintah, filantropi dan akademisi yang mengkatalisasi proyek 30 miliar dolar AS untuk membahas inisiatif pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan dalam keterangan tertulis, Senin mengatakan inilah alasan meluncurkan GBF yang akan membangun kapasitas antar negara, sektor swasta, dan filantropi untuk melakukan pembiayaan campuran yang lebih baik. GBF akan berpusat di Bali dan kami mengajak emua pihak untuk bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita.
“GBF yang diinkubasi oleh THK Forum sangat penting untuk membuka pendanaan untuk iklim, lingkungan, dan manusia memperluas serta mereplikasi solusi pembiayaan campuran, membakukan proses transaksi dan berbagi data untuk mengurangi biaya transaksi,” kata Tantowi Yahya, Executive Lead THK Forum 2022 dan Duta Besar Keliling untuk Kawasan Pasifik.
GBF akan bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk menentukan target dampak dan strategi yang akan diumumkan saat pertemuan Bank Dunia/IMF pada 2023. Wakil Presiden SUN Group, Uday Khemka.
“Kita sedang menghadapi krisis yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Dana itu tersedia. Satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkannya adalah melalui pembiayaan campuran. Untuk itu, THK menjadi forum terpenting untuk aksi iklim dalam 30 tahun terakhir," ujarnya.
Misi GBF untuk memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses, membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien dengan cara, yakni mengembangkan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan struktur/mekanisme pembiayaan campuran tersebut, mereplikasi dan memperluas transaksi pembiayaan campuran yang sudah sukses, menjodohkan para pemilik proyek dan pemodal, membangun kerangka praktik di antara lembaga keuangan pembangunan nasional dan kawasan di negara-negara berkembang, melaksanakan program pelatihan untuk pemerintah, swasta dan filantropi untuk merumuskan campuran pembiayaannya, serta mengajak para pemimpin pembiayaan campuran untuk berbagi pembelajaran dan mendorong inovasi dan reformasi.
Baca juga: Imigrasi kampanyekan G20 lewat pembagian stiker
Baca juga: KTT G20 diharapkan dongkrak perekonomian Bali
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyansanti mengatakan bahwa GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20. Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
Paul Polman, pemimpin bisnis dan THK Forum Steering Committee menyampaikan kita bergerak, namun masih lambat. Seiring dengan KTT G20, idealnya kita mengakselerasi aksi dan pendanaan iklim sebagai inti dari pertemuan tersebut karena aksi dan pendanaan iklim adalah cerita pertumbuhan ekonomi di era ini dan beberapa dekade berikutnya. Inilah mengapa GBF sangat penting untuk memastikan terbangunnya kapasitas dan pertukaran informasi untuk mengurangi biaya transaksi dari pembiayaan TPB sehingga akhirnya kita bisa bergerak lebih cepat.
“Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia dan THK yang mempromosikan pembiayaan campuran untuk semakin dipahami dan diadopsi oleh negara-negara berkembang. Kami percaya pentingnya mengubah ambisi bersama menjadi aksi bersama untuk meningkatkan pendanaan dari miliaran menjadi triliunan,” ujar Direktur Hubungan Global OECD, Andreas Schaal.
Peluncuran ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, Luhut B Pandjaitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir perwakilan organisasi nasional dan internasional diantaranya Green Climate Fund, the OECD, Konservasi Indonesia, the Global Steering Group, Systemiq, Pegasus Capital Advisors, ADM Capital, Capcade, PT SMI, BlackRock, the Asian Development Bank, the Khemka Foundation.
Peluncuran ini diumumkan di Tri Hita Karana (THK) Forum, setelah dipromosikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Forum ini adalah salah satu acara unggulan G20 yang menghadirkan pemimpin bisnis, keuangan, pemerintah, filantropi dan akademisi yang mengkatalisasi proyek 30 miliar dolar AS untuk membahas inisiatif pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan dalam keterangan tertulis, Senin mengatakan inilah alasan meluncurkan GBF yang akan membangun kapasitas antar negara, sektor swasta, dan filantropi untuk melakukan pembiayaan campuran yang lebih baik. GBF akan berpusat di Bali dan kami mengajak emua pihak untuk bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita.
“GBF yang diinkubasi oleh THK Forum sangat penting untuk membuka pendanaan untuk iklim, lingkungan, dan manusia memperluas serta mereplikasi solusi pembiayaan campuran, membakukan proses transaksi dan berbagi data untuk mengurangi biaya transaksi,” kata Tantowi Yahya, Executive Lead THK Forum 2022 dan Duta Besar Keliling untuk Kawasan Pasifik.
GBF akan bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk menentukan target dampak dan strategi yang akan diumumkan saat pertemuan Bank Dunia/IMF pada 2023. Wakil Presiden SUN Group, Uday Khemka.
“Kita sedang menghadapi krisis yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Dana itu tersedia. Satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkannya adalah melalui pembiayaan campuran. Untuk itu, THK menjadi forum terpenting untuk aksi iklim dalam 30 tahun terakhir," ujarnya.
Misi GBF untuk memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses, membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien dengan cara, yakni mengembangkan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan struktur/mekanisme pembiayaan campuran tersebut, mereplikasi dan memperluas transaksi pembiayaan campuran yang sudah sukses, menjodohkan para pemilik proyek dan pemodal, membangun kerangka praktik di antara lembaga keuangan pembangunan nasional dan kawasan di negara-negara berkembang, melaksanakan program pelatihan untuk pemerintah, swasta dan filantropi untuk merumuskan campuran pembiayaannya, serta mengajak para pemimpin pembiayaan campuran untuk berbagi pembelajaran dan mendorong inovasi dan reformasi.
Baca juga: Imigrasi kampanyekan G20 lewat pembagian stiker
Baca juga: KTT G20 diharapkan dongkrak perekonomian Bali
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyansanti mengatakan bahwa GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20. Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
Paul Polman, pemimpin bisnis dan THK Forum Steering Committee menyampaikan kita bergerak, namun masih lambat. Seiring dengan KTT G20, idealnya kita mengakselerasi aksi dan pendanaan iklim sebagai inti dari pertemuan tersebut karena aksi dan pendanaan iklim adalah cerita pertumbuhan ekonomi di era ini dan beberapa dekade berikutnya. Inilah mengapa GBF sangat penting untuk memastikan terbangunnya kapasitas dan pertukaran informasi untuk mengurangi biaya transaksi dari pembiayaan TPB sehingga akhirnya kita bisa bergerak lebih cepat.
“Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia dan THK yang mempromosikan pembiayaan campuran untuk semakin dipahami dan diadopsi oleh negara-negara berkembang. Kami percaya pentingnya mengubah ambisi bersama menjadi aksi bersama untuk meningkatkan pendanaan dari miliaran menjadi triliunan,” ujar Direktur Hubungan Global OECD, Andreas Schaal.
Peluncuran ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, Luhut B Pandjaitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir perwakilan organisasi nasional dan internasional diantaranya Green Climate Fund, the OECD, Konservasi Indonesia, the Global Steering Group, Systemiq, Pegasus Capital Advisors, ADM Capital, Capcade, PT SMI, BlackRock, the Asian Development Bank, the Khemka Foundation.