Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui kolaborasi lintas sektor.
"Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga pemangku kepentingan lainnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi di Jakarta, Selasa.
Agus menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pasal 8 ayat 4 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat hingga media perlu bersinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting," katanya Agus mencontohkan, peran pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat tepat sasaran pada lokasi prioritas merupakan hal yang sangat penting.
"Sinergitas antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah juga diperlukan bukan hanya dari segi program tetapi juga dalam segi anggaran APBN dan APBD," katanya.
Agus menambahkan, sejumlah hal yang dapat dilakukan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting antara lain melakukan koordinasi untuk memetakan permasalahan berdasarkan data secara bersama. "Perlu diskusi lintas sektor mengenai bagaimana data yang ada dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, jika data masih kurang diskusikan bagaimana meningkatkan ketersediaan data ke depan," katanya.
Selain untuk perencanaan, data, dan penganggaran, kata dia, koordinasi dapat dilakukan secara tematik untuk mendukung komitmen, pembuatan regulasi, dan mencari dukungan untuk meningkatkan cakupan program "Seperti cakupan posyandu hingga monitoring evaluasi termasuk mencari sumber daya lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting," katanya.
Baca juga: Masyarakat tahu stunting tapi tak dengan dampak buruknya
Baca juga: TNI bagikan paket untuk keluarga berisiko stunting
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sebesar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
"Prevalensi stunting saat ini sebesar 24,4 persen sementara pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, untuk mengejar target tersebut seluruh pemangku kepentingan harus berupaya menurunkan prevalensi stunting sebanyak tiga persen per tahun," kata Muhadjir.