Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat terus merampungkan perubahan 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2023.
"Sekarang masih dalam proses penilaian di Biro Ekonomi Setda NTB. Setelah dilakukan penilaian, 23 SMK ini akan diundang presentasi, seperti apa rencana bisnisnya, kelayakan, diverifikasi baru ditetapkan. Yang jelas panjang prosesnya ada waktu enam bulan sebelum ditetapkan," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Muhammad Khairul Ikhwan di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan 23 SMK yang diajukan menjadi BLUD ini, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikut, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.
Untuk menjadi SMK BLUD, katanya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM, serta produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.
Ia mengatakan jika 23 SMK tersebut menjadi BLUD tahun ini maka jumlah SMK BLUD di NTB menjadi 34 unit, setelah pada 2021 sebanyak 11 SMK negeri lebih dahulu ditetapkan menjadi BLUD.
"Kalau nanti 23 SMK ini resmi ditetapkan menjadi BLUD, maka NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki SMK BLUD terbanyak di Indonesia," ujar dia.
Namun demikian, ujar dia, meski 23 SMK tersebut diusulkan menjadi BLUD belum tentu semua disetujui menjadi, mengingat persyaratan yang cukup ketat.
"Kalau target kita yang lulus itu 20 dari 23 SMK, sehingga ada 31 SMK. Jumlah ini sudah mewakili inti dari jurusan yang ada," ujarnya.
Ikhwan menyatakan SMKN yang didorong menjadi BLUD ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB. Sekolah yang diajukan menjadi BLUD, yakni SMK yang secara kemampuan dinilai mandiri dan mampu sehingga layak.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, dari total 99 SMK di NTB paling tidak setengahnya bisa menjadi BLUD.
"Kita punya SMK Kelautan, tetapi belum BLUD, padahal sekali melaut mereka bisa mendapatkan satu hingga dua ton ikan. Tetapi meski belum BLUD mereka bisa bekerja sama dengan SMK yang sudah BLUD. Makanya kalau seluruh SMK ini BLUD-nya jalan maka kita sudah menciptakan industri di dalam sekolah," katanya.
"Sekarang masih dalam proses penilaian di Biro Ekonomi Setda NTB. Setelah dilakukan penilaian, 23 SMK ini akan diundang presentasi, seperti apa rencana bisnisnya, kelayakan, diverifikasi baru ditetapkan. Yang jelas panjang prosesnya ada waktu enam bulan sebelum ditetapkan," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Muhammad Khairul Ikhwan di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan 23 SMK yang diajukan menjadi BLUD ini, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikut, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.
Untuk menjadi SMK BLUD, katanya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM, serta produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.
Ia mengatakan jika 23 SMK tersebut menjadi BLUD tahun ini maka jumlah SMK BLUD di NTB menjadi 34 unit, setelah pada 2021 sebanyak 11 SMK negeri lebih dahulu ditetapkan menjadi BLUD.
"Kalau nanti 23 SMK ini resmi ditetapkan menjadi BLUD, maka NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki SMK BLUD terbanyak di Indonesia," ujar dia.
Namun demikian, ujar dia, meski 23 SMK tersebut diusulkan menjadi BLUD belum tentu semua disetujui menjadi, mengingat persyaratan yang cukup ketat.
"Kalau target kita yang lulus itu 20 dari 23 SMK, sehingga ada 31 SMK. Jumlah ini sudah mewakili inti dari jurusan yang ada," ujarnya.
Ikhwan menyatakan SMKN yang didorong menjadi BLUD ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB. Sekolah yang diajukan menjadi BLUD, yakni SMK yang secara kemampuan dinilai mandiri dan mampu sehingga layak.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, dari total 99 SMK di NTB paling tidak setengahnya bisa menjadi BLUD.
"Kita punya SMK Kelautan, tetapi belum BLUD, padahal sekali melaut mereka bisa mendapatkan satu hingga dua ton ikan. Tetapi meski belum BLUD mereka bisa bekerja sama dengan SMK yang sudah BLUD. Makanya kalau seluruh SMK ini BLUD-nya jalan maka kita sudah menciptakan industri di dalam sekolah," katanya.