Mataram (Antara Mataram) - Program konversi elpiji di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terus terulur sejak 2012 hingga direncanakan akan dialokasikan pada APBN Perubahan 2013, namun kini tertunda lagi.
"Informasi dari pihak Pertamina, semula akan dialokasikan anggarannya dalam APBN Perubahan 2013, namun tampaknya terulur lagi, dan kemungkinan dialokasikan kembali pada APBN 2014," kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Hendro Kartiko, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, tentunya Pemprov NTB berharap program konversi minyak tanah bersubsidi ke elpiji di Pulau Sumbawa itu dapat dipastikan alokasi anggarannya pada tahun anggaran 2014, karena sudah berkali-kali tertunda realisasinya.
Awal 2013, Pemprov NTB mendapat informasi bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memprogramkan konversi elpiji dalam APBN Perubahan 2013.
Semula, konversi elpiji di Pulau Sumbawa itu diprogramkan dalam APBN Murni 2013, namun ternyata hanya 10 provinsi yang mendapat alokasi program konversi elpiji dengan dukungan APBN Murni 2013, untuk 2,7 juta paket alpiji, tidak termasuk NTB untuk Pulau Sumbawa itu.
Padahal, warga di Pulau Sumbawa belum tersentuh program konversi elpiji itu, dan jumlahnya sekitar 281 ribu rumah tangga dan usaha kesil.
Karena itu, Pemprov NTB gencar berkoordinasi hingga program konversi elpiji untuk Pulau Sumbawa (mencakup lima kabupaten/kota) akan direalisasi di 2013 meskipun dengan dukungan APBN Perubahan.
Informasi tersebut sempat menggembirakan Pemprov NTB yang terus gencar mengajukan permohonan konversi elpiji di Pulau Sumbawa, setelah program serupa di Pulau Lombok dinyatakan rampung pada akhir 2011 yang dimulai sejak pertengahan 2010.
Konversi elpiji di Pulau Lombok, sudah dirampungkan pendistribusiannya dalam dua tahapan yang mencakup 679.071 paket, terdiri dari 676.883 paket rumah tangga dan 2.188 paket usaha mikro.
Paket elpiji yang dibagikan secara gratis kepada keluarga miskin itu terdiri dari tabung tiga kilogram, kompor gas, selang dan regulator Standar Nasional Indonesia (SNI).
Namun, diakhir pendistribusian tahap kedua muncul lagi data susulan penerima paket elpiji bersubsidi yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB yang mengacu kepada data yang diajukan pemerintah daerah di lima kabupaten/kota.
Data susulan itu pun awalnya sebanyak 96.870 rumah tangga sasaran, namun ternyata berkembang menjadi 261.808 rumah tangga.
Namun, usulan konversi elpiji tahap ketiga di Pulau Lombok itu tidak direspons oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, yang menyatakan program konversi di Pulau Lombok telah rampung.
"Karena masih tertunda, maka kami (Pemprov NTB) akan menyurati lagi Kementerian ESDM, atau menyampaikan surat susulan tentang permintaan program konversi elpiji di Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan benar terealisasi di 2014," ujar Hendro.
Data sementara dalam usulan program konversi elpiji di Pulau Sumbawa, sasaran program terdata sebanyak 250 ribu rumah tangga dan usaha mikro. (*)
"Informasi dari pihak Pertamina, semula akan dialokasikan anggarannya dalam APBN Perubahan 2013, namun tampaknya terulur lagi, dan kemungkinan dialokasikan kembali pada APBN 2014," kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Hendro Kartiko, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, tentunya Pemprov NTB berharap program konversi minyak tanah bersubsidi ke elpiji di Pulau Sumbawa itu dapat dipastikan alokasi anggarannya pada tahun anggaran 2014, karena sudah berkali-kali tertunda realisasinya.
Awal 2013, Pemprov NTB mendapat informasi bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memprogramkan konversi elpiji dalam APBN Perubahan 2013.
Semula, konversi elpiji di Pulau Sumbawa itu diprogramkan dalam APBN Murni 2013, namun ternyata hanya 10 provinsi yang mendapat alokasi program konversi elpiji dengan dukungan APBN Murni 2013, untuk 2,7 juta paket alpiji, tidak termasuk NTB untuk Pulau Sumbawa itu.
Padahal, warga di Pulau Sumbawa belum tersentuh program konversi elpiji itu, dan jumlahnya sekitar 281 ribu rumah tangga dan usaha kesil.
Karena itu, Pemprov NTB gencar berkoordinasi hingga program konversi elpiji untuk Pulau Sumbawa (mencakup lima kabupaten/kota) akan direalisasi di 2013 meskipun dengan dukungan APBN Perubahan.
Informasi tersebut sempat menggembirakan Pemprov NTB yang terus gencar mengajukan permohonan konversi elpiji di Pulau Sumbawa, setelah program serupa di Pulau Lombok dinyatakan rampung pada akhir 2011 yang dimulai sejak pertengahan 2010.
Konversi elpiji di Pulau Lombok, sudah dirampungkan pendistribusiannya dalam dua tahapan yang mencakup 679.071 paket, terdiri dari 676.883 paket rumah tangga dan 2.188 paket usaha mikro.
Paket elpiji yang dibagikan secara gratis kepada keluarga miskin itu terdiri dari tabung tiga kilogram, kompor gas, selang dan regulator Standar Nasional Indonesia (SNI).
Namun, diakhir pendistribusian tahap kedua muncul lagi data susulan penerima paket elpiji bersubsidi yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB yang mengacu kepada data yang diajukan pemerintah daerah di lima kabupaten/kota.
Data susulan itu pun awalnya sebanyak 96.870 rumah tangga sasaran, namun ternyata berkembang menjadi 261.808 rumah tangga.
Namun, usulan konversi elpiji tahap ketiga di Pulau Lombok itu tidak direspons oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, yang menyatakan program konversi di Pulau Lombok telah rampung.
"Karena masih tertunda, maka kami (Pemprov NTB) akan menyurati lagi Kementerian ESDM, atau menyampaikan surat susulan tentang permintaan program konversi elpiji di Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan benar terealisasi di 2014," ujar Hendro.
Data sementara dalam usulan program konversi elpiji di Pulau Sumbawa, sasaran program terdata sebanyak 250 ribu rumah tangga dan usaha mikro. (*)