Mataram, (Antara) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia akan mengintensifkan kerja sama keamanan transportasi di laut khususnya dari aksi para perompak dan kejahatan bersenjata.
"Ini juga yang menjadi salah satu topik yang dibahas oleh kedua negara, terutama dalam kaitan keamanan transportasi laut dari para perompak dan kejahatan bersenjata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Santoso Eddy Wibowo di Mataram, Kamis.
Dikatakan Santoso, meski aksi-aksi semacam perompakan dan kejahatan bersenjata di perairan laut hanya melibatkan beberapa orang, namun efek yang ditimbulkan dari aksi semacam itu mendapat sorotan yang cukup besar.
"Memang ini persoalan nasib beberapa orang tetapi efek yang ditimbulkan cukup besar, karena itu menjadi pembahasan kita bersama dengan Australia," ucapnya.
Untuk itu, diperlukan pembahasan dan kerja sama antarkedua negara untuk mengatasi persoalan keamanan di laut. Termasuk, dalam urusan keselamatan transportasi di perairan laut.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mukhlis Tohepaly mengakui, angka perompakan dan kejahatan bersenjata di perairan laut Indonesia tergolong tinggi.
Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut ujar Mukhlis, diperlukan sebuah keamanan laut, sebagai langkah antisipasi kejahatan seperti itu. Lebih khusus lagi pada angkutan transportasi laut, seperti kehilangan sepatu dan sandal ataupun barang lainnya.
Ia menyebutkan, di perairan laut Indonesia, perompakan dan kejahatan bersenjata terbanyak terjadi di Selat Malaka, Lebo Jangka, Balikpapan, Dumai, Belawan dan Tanjung Priok.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia sendiri, sepakat untuk terus meningkatkan dan memperkuat kerja sama transportasi antarkedua negara saat menggelar pertemuan di Lombok 13-14 Agustus.
Selain membicarakan persoalan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi, Pemerintah Australia dan Indonesia akan melakukan kerja sama dalam peningkatkan kapasitas manajerial dan kemampuan dalam pengelolaan transportasi.
Bahkan, Australia bersedia memberikan bantuan ataupun dukungan kepada pemerintah Indonesia, dalam bentuk pelatihan kepada para petugas di Indonesia, dalam kaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi khususnya penerbangan udara.
Oleh karena itu, dalam kerja sama ini akan memfasilitasi kerja sama transportasi antara kedua negara, pertukaran informasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait transportasi, termasuk menyelenggarakan pertemuan atas persetujuan bersama.
Di samping membahas ruang lingkup pemahaman khusus tentang aspek-aspek tertentu dari kerja sama transportasi dengan memperhatikan hal-hal signifikan yang mempengaruhi hubungan antara sektor transportasi di kedua negara.
Pertemuan Indonesia dan Australia ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertemuan pertama digelar di Canberra pada 1 Mei dan pertemuan kedua dilaksanakan di Lombok 13-14 Agustus 2014.
Dalam pertemuan kedua di Lombok tersebut, dihadiri 80-100 peserta, dengan jumlah delegasi dari Australia sekitar 20 orang. Para peserta yang hadir tersebut setingkat direktur jenderal di masing-masing kementerian kedua negara.
Penyelenggaran Indonesia-Australia Transport Forum secara regular tersebut merupakan hasil kesepakatan pada pertemuan bilateral antara Sekjen Kemenhub dan Sekjen Kementerian Infrastruktur dan Perhubungan Australia di Canberra, bulan Mei 2013 lalu.
"Ini juga yang menjadi salah satu topik yang dibahas oleh kedua negara, terutama dalam kaitan keamanan transportasi laut dari para perompak dan kejahatan bersenjata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Santoso Eddy Wibowo di Mataram, Kamis.
Dikatakan Santoso, meski aksi-aksi semacam perompakan dan kejahatan bersenjata di perairan laut hanya melibatkan beberapa orang, namun efek yang ditimbulkan dari aksi semacam itu mendapat sorotan yang cukup besar.
"Memang ini persoalan nasib beberapa orang tetapi efek yang ditimbulkan cukup besar, karena itu menjadi pembahasan kita bersama dengan Australia," ucapnya.
Untuk itu, diperlukan pembahasan dan kerja sama antarkedua negara untuk mengatasi persoalan keamanan di laut. Termasuk, dalam urusan keselamatan transportasi di perairan laut.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mukhlis Tohepaly mengakui, angka perompakan dan kejahatan bersenjata di perairan laut Indonesia tergolong tinggi.
Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut ujar Mukhlis, diperlukan sebuah keamanan laut, sebagai langkah antisipasi kejahatan seperti itu. Lebih khusus lagi pada angkutan transportasi laut, seperti kehilangan sepatu dan sandal ataupun barang lainnya.
Ia menyebutkan, di perairan laut Indonesia, perompakan dan kejahatan bersenjata terbanyak terjadi di Selat Malaka, Lebo Jangka, Balikpapan, Dumai, Belawan dan Tanjung Priok.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia sendiri, sepakat untuk terus meningkatkan dan memperkuat kerja sama transportasi antarkedua negara saat menggelar pertemuan di Lombok 13-14 Agustus.
Selain membicarakan persoalan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi, Pemerintah Australia dan Indonesia akan melakukan kerja sama dalam peningkatkan kapasitas manajerial dan kemampuan dalam pengelolaan transportasi.
Bahkan, Australia bersedia memberikan bantuan ataupun dukungan kepada pemerintah Indonesia, dalam bentuk pelatihan kepada para petugas di Indonesia, dalam kaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi khususnya penerbangan udara.
Oleh karena itu, dalam kerja sama ini akan memfasilitasi kerja sama transportasi antara kedua negara, pertukaran informasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait transportasi, termasuk menyelenggarakan pertemuan atas persetujuan bersama.
Di samping membahas ruang lingkup pemahaman khusus tentang aspek-aspek tertentu dari kerja sama transportasi dengan memperhatikan hal-hal signifikan yang mempengaruhi hubungan antara sektor transportasi di kedua negara.
Pertemuan Indonesia dan Australia ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertemuan pertama digelar di Canberra pada 1 Mei dan pertemuan kedua dilaksanakan di Lombok 13-14 Agustus 2014.
Dalam pertemuan kedua di Lombok tersebut, dihadiri 80-100 peserta, dengan jumlah delegasi dari Australia sekitar 20 orang. Para peserta yang hadir tersebut setingkat direktur jenderal di masing-masing kementerian kedua negara.
Penyelenggaran Indonesia-Australia Transport Forum secara regular tersebut merupakan hasil kesepakatan pada pertemuan bilateral antara Sekjen Kemenhub dan Sekjen Kementerian Infrastruktur dan Perhubungan Australia di Canberra, bulan Mei 2013 lalu.