Kupang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklaim bahwa dalam dua tahun terakhir prevalensi stunting atau kekerdilan di NTT mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
“Laporan terakhir menyatakan saat ini ada 77.378 kasus stunting di NTT pada Agustus 2022 lalu dengan prevalensi 17,7 persen, sementara pada tahun 2021 prevalensi stunting di NTT ada pada angka 20,9 persen jadi alami penurunan,” kata Kepala BKKBN Provinsi NTT Marianus Mau Kuru di Kupang, Minggu.
Prevalensi menurut KBBI adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Marianus mengatakan hal tersebut saat hadir dalam acara penyambutan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang datang ke Kupang untuk mencanangkan pencegahan stunting secara nasional di Kupang pada Senin (20/3) besok.
Dia berharap agar prevalensi stunting di NTT kembali turun jika melihat angka penurunan yang terjadi selama 2021 dan 2022 tersebut. Oleh karena itu pemerintah NTT butuh intervensi dari semua stakeholder untuk menekan angka prevalensi di NTT.
Dia menjelaskan bahwa pada Februari 2023 juga telah dilakukan penimbangan atau pengukuran terhadap balita. Angka terbaru mengenai stunting itu akan dipublikasikan secara sah oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat setelah semua data dari kabupaten dan kota terkumpul. "Diharapkan turun lagi menjadi 14 atau bahkan 13 persen. Harapan kita seperti itu karena dalam persiapan untuk operasi timbang kita semua sudah bergerak," kata dia.
Sasaran timbang untuk Februari ini pun mencapai 440 ribu anak dan sebelumnya BKKBN NTT mengedukasi agar semua keluarga yang memiliki balita dapat mengikuti operasi timbang. Partisipasi balita untuk mengikuti operasi timbang ini diharapkan juga telah 100 persen sehingga dapat terdata seluruhnya.
Baca juga: BKKBN tekankan pengantin harus sehat agar bayi tak stunting
Baca juga: Program to fight stunting must become national movement
Penanganan stunting ini pun kini diintervensi oleh semua sektor melalui berbagai program. Misalnya program orang tua asuh yang juga diterapkan oleh TNI Polri. Bahkan pihaknya juga bergerak ke berbagai stakeholder termasuk melalui tokoh agama dan rumah ibadah termasuk dia berharap media juga dapat membuat berita-berita positif dalam mendukung upaya penurunan angka stunting. Terkait upaya TNI AU untuk menurunkan angka stunting di NTT, dia mengatakan sangat mengapresiasi hal tersebut. “Kita butuh kolaborasi semua pihak agar masalah stunting ini selesai,” kata dia.
“Laporan terakhir menyatakan saat ini ada 77.378 kasus stunting di NTT pada Agustus 2022 lalu dengan prevalensi 17,7 persen, sementara pada tahun 2021 prevalensi stunting di NTT ada pada angka 20,9 persen jadi alami penurunan,” kata Kepala BKKBN Provinsi NTT Marianus Mau Kuru di Kupang, Minggu.
Prevalensi menurut KBBI adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Marianus mengatakan hal tersebut saat hadir dalam acara penyambutan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang datang ke Kupang untuk mencanangkan pencegahan stunting secara nasional di Kupang pada Senin (20/3) besok.
Dia berharap agar prevalensi stunting di NTT kembali turun jika melihat angka penurunan yang terjadi selama 2021 dan 2022 tersebut. Oleh karena itu pemerintah NTT butuh intervensi dari semua stakeholder untuk menekan angka prevalensi di NTT.
Dia menjelaskan bahwa pada Februari 2023 juga telah dilakukan penimbangan atau pengukuran terhadap balita. Angka terbaru mengenai stunting itu akan dipublikasikan secara sah oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat setelah semua data dari kabupaten dan kota terkumpul. "Diharapkan turun lagi menjadi 14 atau bahkan 13 persen. Harapan kita seperti itu karena dalam persiapan untuk operasi timbang kita semua sudah bergerak," kata dia.
Sasaran timbang untuk Februari ini pun mencapai 440 ribu anak dan sebelumnya BKKBN NTT mengedukasi agar semua keluarga yang memiliki balita dapat mengikuti operasi timbang. Partisipasi balita untuk mengikuti operasi timbang ini diharapkan juga telah 100 persen sehingga dapat terdata seluruhnya.
Baca juga: BKKBN tekankan pengantin harus sehat agar bayi tak stunting
Baca juga: Program to fight stunting must become national movement
Penanganan stunting ini pun kini diintervensi oleh semua sektor melalui berbagai program. Misalnya program orang tua asuh yang juga diterapkan oleh TNI Polri. Bahkan pihaknya juga bergerak ke berbagai stakeholder termasuk melalui tokoh agama dan rumah ibadah termasuk dia berharap media juga dapat membuat berita-berita positif dalam mendukung upaya penurunan angka stunting. Terkait upaya TNI AU untuk menurunkan angka stunting di NTT, dia mengatakan sangat mengapresiasi hal tersebut. “Kita butuh kolaborasi semua pihak agar masalah stunting ini selesai,” kata dia.