Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) anggaran 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB di Mataram.
"Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2022 harus dilaporkan ke BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas anggaran yang sudah digunakan," kata Lalu Pathul Bahri dalam keterangan tertulisnya di Praya, Senin.
Pemerintah daerah tentu berharap agar laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah tidak ada catatan, sehingga mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ia juga berharap, raihan WTP tersebut akan menjadikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal, sehingga WTP ini terus dipertahankan dan kualitasnya lebih bagus lagi.
"Saya yakin seperti tahun sebelumnya kita akan dapat WTP lagi," katanya.
Bupati Lombok Tengah berharap kepada seluruh SKPD untuk melaporkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik akuntabel, sehingga nanti Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih predikat WTP.
"Keuangan daerah itu harus digunakan sesuai dengan aturan, sehingga tidak menjadi temuan," katanya.
Ia juga mengatakan, semua prestasi dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari sinergi dan ikhtiar semua pihak untuk meningkatkan pembangunan di Lombok Timur.
“Semua prestasi yang dicapai Pemerintah Lombok Tengah itu merupakan hasil bersama termasuk peran semua ASN maupun pihak lainnya," katanya.
Untuk diketahui, WTP pertama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diraih pada 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya pada 2022, sehingga dengan raihan WPT 2023, Lombok Tengah bakal mendapatkan WTP yang ke 11.
"Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2022 harus dilaporkan ke BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas anggaran yang sudah digunakan," kata Lalu Pathul Bahri dalam keterangan tertulisnya di Praya, Senin.
Pemerintah daerah tentu berharap agar laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah tidak ada catatan, sehingga mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ia juga berharap, raihan WTP tersebut akan menjadikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal, sehingga WTP ini terus dipertahankan dan kualitasnya lebih bagus lagi.
"Saya yakin seperti tahun sebelumnya kita akan dapat WTP lagi," katanya.
Bupati Lombok Tengah berharap kepada seluruh SKPD untuk melaporkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik akuntabel, sehingga nanti Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih predikat WTP.
"Keuangan daerah itu harus digunakan sesuai dengan aturan, sehingga tidak menjadi temuan," katanya.
Ia juga mengatakan, semua prestasi dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari sinergi dan ikhtiar semua pihak untuk meningkatkan pembangunan di Lombok Timur.
“Semua prestasi yang dicapai Pemerintah Lombok Tengah itu merupakan hasil bersama termasuk peran semua ASN maupun pihak lainnya," katanya.
Untuk diketahui, WTP pertama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diraih pada 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya pada 2022, sehingga dengan raihan WPT 2023, Lombok Tengah bakal mendapatkan WTP yang ke 11.