Mataram (ANTARA) - Dinas Perindustrian (Disperin) Nusa Tenggara Barat menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mewujudkan Halal Industrial Park yang sedang dalam proses pembangunan.
Kepala Disperin NTB Nuryanti, di Mataram, Jumat, menjelaskan NTB Halal Industrial Park (HIP) merupakan suatu wadah pemusatan kegiatan industri serta ekosistemnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
Selain itu, ada kemudahan aksesibilitas transportasi yang berwawasan lingkungan serta terjamin halal dalam semua tahapan prosesnya.
"Progres pembangunan NTB HIP saat ini sudah sampai tahap analisis dampak lingkungan (Amdal) pembebasan lahan dan sudah memiliki regulasi terkait peta jalannya (road map)," ucap Nuryanti, dalam pertemuan dengan jajaran OJK NTB dan BEI Perwakilan NTB.
Menurut dia, dukungan OJK dan industri jasa keuangan sangat diperlukan sehingga realisasi dari pemusatan industri dapat segera diwujudkan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Kami juga berharap agar OJK dan industri jasa keuangan untuk terus mendukung pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perindustrian (Simanis)," ujar Nuryanti.
Sementara itu, Kepala OJK NTB Rico Rinaldy memberikan saran untuk melakukan pendalaman terkait sumber daya, baik bahan baku dan teknologi serta sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi NTB HIP.
Sebab, dikhawatirkan ketika tidak ada persiapan dari industri kecil menengah (IKM) yang ada, maka NTB HIP tidak berjalan optimal.
"Kekuatan IKM juga penting untuk dipikirkan dengan cara mengontrol lebih awal terkait SDM, bahan baku, hingga pasar yang dibutuhkan karena NTB HIP ini merupakan industri besar, perlu juga kita berdiskusi dengan para pihak terkait," katanya.
Head Of Representative Office BEI Perwakilan NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan pelatihan bagi para IKM di NTB, sebagai persiapan untuk menjadi pelaku di NTB HIP.
"Kalau dari kami berinisiatif bersama tim Disperin akan membuat program mendukung IKM naik kelas, disamping Disperin sendiri sudah memiliki iDoors untuk pembinaannya," ucapnya.
Kepala Disperin NTB Nuryanti, di Mataram, Jumat, menjelaskan NTB Halal Industrial Park (HIP) merupakan suatu wadah pemusatan kegiatan industri serta ekosistemnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
Selain itu, ada kemudahan aksesibilitas transportasi yang berwawasan lingkungan serta terjamin halal dalam semua tahapan prosesnya.
"Progres pembangunan NTB HIP saat ini sudah sampai tahap analisis dampak lingkungan (Amdal) pembebasan lahan dan sudah memiliki regulasi terkait peta jalannya (road map)," ucap Nuryanti, dalam pertemuan dengan jajaran OJK NTB dan BEI Perwakilan NTB.
Menurut dia, dukungan OJK dan industri jasa keuangan sangat diperlukan sehingga realisasi dari pemusatan industri dapat segera diwujudkan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Kami juga berharap agar OJK dan industri jasa keuangan untuk terus mendukung pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perindustrian (Simanis)," ujar Nuryanti.
Sementara itu, Kepala OJK NTB Rico Rinaldy memberikan saran untuk melakukan pendalaman terkait sumber daya, baik bahan baku dan teknologi serta sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi NTB HIP.
Sebab, dikhawatirkan ketika tidak ada persiapan dari industri kecil menengah (IKM) yang ada, maka NTB HIP tidak berjalan optimal.
"Kekuatan IKM juga penting untuk dipikirkan dengan cara mengontrol lebih awal terkait SDM, bahan baku, hingga pasar yang dibutuhkan karena NTB HIP ini merupakan industri besar, perlu juga kita berdiskusi dengan para pihak terkait," katanya.
Head Of Representative Office BEI Perwakilan NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan pelatihan bagi para IKM di NTB, sebagai persiapan untuk menjadi pelaku di NTB HIP.
"Kalau dari kami berinisiatif bersama tim Disperin akan membuat program mendukung IKM naik kelas, disamping Disperin sendiri sudah memiliki iDoors untuk pembinaannya," ucapnya.